Unduh Aplikasi

KPH Wilayah VI Aceh Lakukan Kajian Tapal Batas Kawasan Hutan Lindung

KPH Wilayah VI Aceh Lakukan Kajian Tapal Batas Kawasan Hutan Lindung
Ilustrasi. Foto: tataruangpertanahan.
ACEH BARAT - Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Aceh merekomendasikan kawasan lahan hutan lindung yang sudah menjadi area perkebunan masyarakat untuk dikeluarkan dari kawasan lindung. Mengingat kawasan perkebunan tersebut secara bio fisik dan topografi kawasan perkebunan tersebut telah 10 tahun digunakan dan sudah memiliki tanaman.

Kepala KPH Wilayah IV Aceh Usman, mengatakan dikeluarkannya kawasan itu mengingat untuk kenpetingan yang dimanfaatkan masyarakat secara ekonomi. Bahkan, dengan jangka 10 tahun memiliki tanaman maka sudah menjadi hak pengelolaan kebun masyarakat.

“Dalam kajian kami batas itu wajib kami keluarkan sesuai dengan kriteria tersebut, karena secara bio fisik dan topografi sudah 10 tahun ditanami tanaman kebun,” kata Usman, Senin (8/8).

Selain itu, kata Usman, pihaknya juga memasukkan sebagain kawasan hutan Area Penggunaan Lain (APL) menjadi kawasan hutan lindung, karena dari sajian data bio fisik dan topografi hutannya menjadi sumber air di pinggiran sungai.

"Adanya APL yang dimasukkan menjadi kawasan lindung juga bukan dilakukan dengan serta merta, karena selain berdasarkan kajian tim penetapan kawasan hutan lindung juga atas permintaan masyarakat di kabupaten tersebut," ungkapnya.

Untuk itu, jelas Usman, dengan upaya dimasukkannya di luar area hutan menjadi kawasan hutan lindung, juga dapat menekan terjadinya aktivitas penebangan liar (illegal loging), apalagi APL yang dimasukkan dalam kawasan hutan lindung itu sudah tidak layak lagi dilakukan budidaya tanaman.

“Mungkin masyarakat telah memahami secara penuh tentang fungsi hutan, dan kebutuhannya secara berkelanjutan untuk anak cucu kita nantinya," ujarnya.

Meski demikian, Usman mengaku belum bisa menyebutkan angka pasti dari luas lahan yang dikeluarkan dari kawasan hutan lindung yang sudah menjadi area perkebunan, dan luasan area yang dimasukkan menjadi kawasan hutan lindung. Pasalnya data tersebut masih bersifat sementara bukan menjadi hasil definitif.

"Masih butuh kajian mendalam terhadap luasannya, dan memastikan adanya pengeluaran kawasan hutan tersebut tidak mempengaruhi ekosistem kawasan hutan lindung dari pengrusakan," imbuhnya.

Usman juga menambahkan, melalui rapat hasil tata batas sementara yang dilakukan Balai Pemantapan Hutan (BPH) Aceh, pihaknya sebagai pantia hanya sebatas merekomendasikan usulan dari pihak kecamatan, desa, dan Pemkab Aceh Barat.

"Pemanfaatan hutan lindung untuk pengembangan program Pemkab Aceh Barat, seperti cetak sawah baru, bukan menjadi ranah KPH, sebab menyangkut pemanfaatan di luar kawasan hutan menjadi wewenangnya Badan Pertanahan Nasional (BPN)," katanya.

"Secara umum masih tersedia 407.000 hektare kawasan hutan lindung dalam delapan kabupaten wilayah kerja KPH IV Aceh yang meliputi Aceh Barat, Aceh Jaya, Simeulue, Aceh Tengah, sebagian Pidie, Bireun, Bener Meriah serta sebagian Nagan Raya."

Komentar

Loading...