Unduh Aplikasi

Koruptor Hepi KPK Keki

Koruptor Hepi KPK Keki
Ilustrasi: Fotolia

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi meninggalkan kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sambil gigit jari. Mereka tak bisa masuk ke dalam kantor untuk mencari bukti-bukti keterlibatan oknum pengurus partai politik itu yang diduga menyuap salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan.

Kondisi ini memang sudah diprediksi sebelumnya. Saat draf revisi UU KPK baru beredar, publik meyakini struktur baru KPK yang diatur dalam undang-undang baru itu akan menghambat upaya KPK untuk bergerak cepat mencari bukti keterlibatan pihak lain dalam sebuah operasi tangkap tangan.

Struktur Dewan Pengawas di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah hal baru. Sama seperti status pegawai KPK yang akan segera berganti menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dua hal ini menjadi salah satu topik hangat. Sayang, aturan baru ini diluluskan Dewan Perwakilan Rakyat meski ditolak banyak orang.

Dua hal ini terlihat jelas melemahkan KPK. Hal teknis ini sangat menghambat proses penindakan. Salah satunya adalah operasi tangkap tangan. Padahal, ini adalah salah satu senjata KPK meringkus para terduga koruptor. 

Operasi tangkap tangan membuat banyak koruptor keki. Banyak politikus dan pejabat publik yang terancam karena keberadaannya. Mereka harus ekstra hati-hati agar tak terciduk. Perlawanan demi perlawanan dilakukan, namun dengan sistem yang telah berjalan selama ini, KPK berhasil membuktikan bahwa mereka tak salah tangap. 

Mereka yang risau akan sepak terjang KPK ini berasal dari banyak institusi, mulai dari pemerintahan, parlemen, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman hingga ke pengusaha dan pengurus badan usaha milik negara. Di tengah kepungan ini, KPK berjuang sendiri. Ancaman yang mereka hadapi pun tidak hanya datang dari luar. Dari dalam, lembaga ini juga terus digerogoti oleh oknum-oknum titip yang lebih memilih membela korps utama ketimbang menjalankan amanah antirasuah.

Penangkapan Wahyu bisa saja menjalar kepada orang-orang berpengaruh di republik ini. Namun dengan aturan baru dan tetek bengek yang menghambat kerja KPK ini, kita tentu dengan mudah dapat menebak bahwa OTT ini hanya akan menjerat “bintang kecil”.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...