Unduh Aplikasi

Korupsi BPKS, Abdullah Saleh: Ada Penyalahgunaan Wewenang

Korupsi BPKS, Abdullah Saleh: Ada Penyalahgunaan Wewenang
Abdullah Saleh

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sedang semangat-semangatnya mengajukan interpelasi kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Salah satu yang dipertanyakan dalam interpelasi tersebut yakni terkait dugaan suap sebesar Rp 14 miliar pada kasus pembangunan dermaga bongkar di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang 2006-2011.

Ketua Banleg DPRA, yang juga koordinator penggunaan hak interpelasi, Abdullah Saleh menilai, dalam kasus ini awalnya ada penyalahgunaan wewenang dari Gubernur Aceh dengan menabrak aturan seperti mengusulkan persetujuan izin prinsip penunjukan langsung (PL) proyek pembangunan dermaga bongkar (CT3) tersebut.

"Ternyata PL, tidak boleh, ini kan menabrak aturan, lalu kemudian juga menyalahgunakan wewenang," kata Abdullah Saleh kepada AJNN, Rabu (6/6).

Selain itu, Abdullah Saleh juga menegaskan, masuknya persoalan BPKS dalam hak interpelasi dewan terhadap Gubernur Aceh bukan sesuatu hal yang dipaksakan, tetapi sikap itu dilakukan karena DPRA sudah mempunyai dokumen kuat terkait dugaan tersebut.

Bahkan, kata Abdullah Saleh, dalam putusan dakwaan Ruslan Abdul Gani, serta dari dokumen putusan ingkrah terhadap terdakwa lainnya yakni Heru Sulaksono dan Rahmadany Ismy pada kasus pembangunan dermaga Sabang, ini juga memberikan gambaran bagaimana peran Gubernur Aceh disana.

"Ketiga putusan pengadilan itu, memberi gambaran peran Irwandi," ujarnya.

"Yang pertemuan di Borobudur, disana dia arahkan untuk PL, lalu kemudian juga ada fakta-fakta lain," tambah Abdullah Saleh.

Baca: Nasruddin Daud: PL Proyek Dermaga Sabang 2011 Disepakati di Hotel Borobudur

Karena itu, lanjut Abdullah Saleh, DPRA hanya ingin meminta penjelasan atas kasus korupsi dermaga sabang tersebut secara umum, tetapi jika setelah gubernur memberikan jawaban yang tidak memuaskan, DPRA dapat membentuk Pansus angket.

"Bisa membentuk Pansus angket untuk dapat penjelasan secara detail, apa pertimbangan diarahkan PL," pungkas politikus Partai Aceh itu.

Komentar

Loading...