Unduh Aplikasi

Korupsi Bantuan RTLH, Bekas Staf Ahli Bupati Singkil Dkk Divonis 1 Hingga 2 Tahun Penjara

Korupsi Bantuan RTLH, Bekas Staf Ahli Bupati Singkil Dkk Divonis 1 Hingga 2 Tahun Penjara
Sidang putusan korupsi mantan staf ahli Bupati Singkil Dkk di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Foto; AJNN/Tommy

BANDA ACEH - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh menjatuhkan hukuman penjara terhadap tiga terdakwa korupsi bantuan dana rumah tidak layak huni (RTLH) di Aceh Singkil yang merugikan keuangan negara mencapai Rp232,8 juta.

Ketiga terdakwa yang divonis itu yakni terdakwa Jaruddin selaku mantan kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Singkil dan juga mantan staf ahli Bupati Singkil divonis 1,2 tahun penjara.

Sementara Teuku Rahmadi mantan PPTK dan Rahmad Syah mantan bendahara dinas divonis masing-masing dua tahun penjara.

Selain kurungan badan, para terdakwa juga dijatuhi pidana denda masing-masing Rp50 juta subsider tiga bulan penjara.

Majelis hakim yang dipimpin Dahlan juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian negara terhadap terdakwa Jaruddin sebesar Rp7,6 juta. Sedangkan terdakwa Rahmad Syah membayar uang pengganti Rp 47,6 juta dan Teuku Rahmadi sebesar Rp 27,6 juta.

Terhadap sisa uang pengganti tersebut selambat lambatnya harus dibayarkan ke negara satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Jika para terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti maka harta benda akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata majelis hakim pada sidang pamungkas di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Senin (7/6)

Dalam hal terpidana tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana penjara selama lima bulan penjara untuk terdakwa Jaruddin.

"Apabila terpidana Rahmadi tidak mempunyai uang cukup membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara enam bulan penjara dan Rahmad Syah tujuh bulan penjara," sebut hakim.

Dalam amar putusan, para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, sesuai dakwaan subsidair, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Uang tunai sebesar Rp150 juta yang dikembalikan oleh para Terdakwa sebagai pengganti kerugian keuangan negara saat tahap penyidikan dirampas untuk negara," kata majelis hakim.

Usai majelis membacakan putusan, para terdakwa bersama penasihat hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum yang dihadiri Alfian menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut.

Komentar

Loading...