Unduh Aplikasi

Koreksi Banggar dan TAPA, Rumah Dhuafa Tinggal 780 Unit dari 4.430 Unit

Koreksi Banggar dan TAPA, Rumah Dhuafa Tinggal 780 Unit dari 4.430 Unit
RKA Dinas Perkim Aceh. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh merencanakan membangun rumah layak huni atau rumah dhuafa melalui APBA tahun 2021 sebanyak 4.430 unit.

Namun jumlah unit rumah ini jauh berkurang setelah evaluasi yang dilakukan oleh Banggar DPR Aceh bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), rumah dhuafa dari 4.430 unit ini tinggal tersisa sebanyak 780 unit. 

Padahal dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJM) Tahun 2017-2022, Pemerintah Aceh akan membangun rumah dhuafa sebanyak 30 ribu unit. 

Dimana, Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2021,menargetkan pembangunan rumah dhuafa sebanyak 6 ribu unit.

Selanjutnya, Pemerintah Aceh menetapkan dalam rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, hanya mengalokasikan pembangunan rumah sebanyak 4.430 unit, dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 434 miliar.

Dalam evaluasi Mendagri atas Raqan APBA 2021, pembangunan rumah dhuafa tidak termasuk dalam item yang dipermasalahkan atau dilarang. Malah Mendagri meminta agar jumlah rumah dhuafa ditambah menjadi 6 ribu unit sesuai target RKPA.

Informasi  yang diterima AJNN, bahwa hasil pembahasan antara Banggar DPR Aceh bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), malah melakukan koreksi target rumah dhuafa yang akan dibangun, dari 4.430 berkurang menjadi 780 unit. atau berkurang sebanyak 3.650 unit.

Anggota DPRA, Armiyadi ketika dikonfirmasi AJNN membenarkan adanya pemotongan jumlah pembangunan rumah dhuafa. Dimana jumlah rumah yang akan dibangun dalam tahun ini tinggal 780 unit.

“Benar, cuma 780 unit,” kata Armiyadi kepada AJNN, Selasa (12/1).

Padahal, kata Armiyadi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak mempermasalahkan jumlah rumah yang akan dibangun tahun ini yaitu sebanyak 4.430 unit. Bahkan, menurutnya, Kemendagri meminta agar Pemerintah Aceh menambah menjadi 6 ribu unit, agar terpenuhi sesuai dengan target RPJM.

“Kalau RPJM itu selama lima tahun target pembangunan 30 ribut unit, artinya setiap tahun harus dibangun 6 ribu unit, tapi sudah 4 tahun berjalan yang baru terbanun baru 8.302 unit,” ungkap Armiyadi.

Anehnya, kata Armiyadi, setelah dilakukan pembahasan antara TAPA dan Banggar DPRA, jumlah rumah malah berkurang menjadi 780 unit untuk tahun 2021, artinya terjadi pengurangan jumlah rumah sebanyak 3.650 unit.
 
“Pembahasan akhir muncul 780 unit untuk tahun 2021. Kenapa yang tidak dipermaslaahkan di Kemendagri malah dicoret, ini jadi pertanyaan saya,” tegasnya.

Untuk itu, ia berharap jumlah rumah dhuafa yang akan dibangun tahun 2021 bisa dikembalikan ke jumlah semula yaitu  4.430 unit bahkan ditambah menjadi 6 ribu unit agar terpenuhi amanah RPJM. 

“Masih ada peluang untuk dikembalikan jumlah rumah itu sebelum diteken. Harapan saya disesuaikan dengan RPJM atau dikembalikan sesuai dengan usulan awal, jangan dikurangi lagi,” ujar Politisi PKS itu.

Menurutnya pembangunan rumah dhuafa tidak bisa dialihkan ke Baitul Mal, apalagi mereka bukan merupakan tim teknis, belum lagi anggarannya yang hanya bersumber dari zakat.

“Tidak mungkin Baitul Mal yang bangun, akan beda postur, kemudian apakah cukup anggaran untuk membangun rumah sebanyak itu,” kata Armiyadi.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Agus Salim ketika dikonfirmasi AJNN mengaku masih menunggu pengesahan APBA 2021 terkait jumlah rumah dhuafa yang akan dibangun tahun ini.

“Kita tunggu APBA saja bisa lebih pasti,” kata Agus Salim.

Ketika ditanyakan terkait informasi bahwa rumah yang akan dibangun hanya berkisar 780 unit di tahun 2021, Agus mengatakan kalau itu hanya informasi antara TAPA dan Banggar.

“Info itu antara TAPA dan Tim Banggar,” ujarnya.

Namun, Agus tidak membalas lagi pesan singkat lewat aplikasi WhatshApp ketika ditanyai terkait jumlah rumah dalam RKA, dimana jumlah yang diusulkan untuk dibangun tahun ini mencapai 4.430 unit.

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh prihatin atas kebijakan menghapus jumlah rumah dhuafa yang akan dibangun tahun ini. Padahal rumah tersebut sangat mendesak bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan hunian yang layak.

"Ini merupakan tragedi kemanusiaan, tindakan zalim yang dipertontonkan oleh elit Aceh terhadap rakyat Aceh yang butuh tempat tinggal layak huni sehat, walaupun sederhana," kata Koordintor GeRAK Aceh, Askhalani.

Ia merincikan bahwa  alokasi anggaran untuk membangun rumah tersebut sekitar Rp 92 juta per unit, sesuai dengan yang tercantum dalam RKA. Dengan  target awal yang dibangun sekitar 4.430 unit atau sebesar Rp 407 miliar.

"Setelah evaluasi rumah dhuafa yang dibangun tinggal 780 unit atau sebesar Rp 71 miliar," ungkapnya.

Artinya, kata Askhalani, jumlah rumah yang ditunda atau dibatalkan pembangunannya sebanyak 3.650 unit, atau anggaran pembangunan rumah dhuafa yang dihapus sebesar Rp 328 miliar.

"Dibandingkan dengan alokasi anggaran pokir DPRA yang awalnya dialokasikan Rp 1,310 triliun, setelah evaluasi meningkat menjadi Rp 1,8 triliunan, atau bertambah sebesar Rp 490 miliar," ujar Askhalani.

Askalani menduga, pengurangan anggaran rumah dhuafa ini untuk dialokasikan untuk penambahan pokir DPR Aceh.

Untuk itu, ia meminta agar anggaran pokir DPRA dibatalkan dan dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa yang memang sangat prioritas.

"Masyarakat selalu menjadi korban kalau seperti ini, yang dibutuhkan sekarang masyarakat adalah program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, salah satunya rumah dhuafa ini, tapi kenapa program ini malah dihapus," tegasnya.

Komentar

Loading...