Unduh Aplikasi

Korban Tragedi KKA Tuntut Pertanggungjawaban Pemerintahan Aceh

Korban Tragedi KKA Tuntut Pertanggungjawaban Pemerintahan Aceh
ACEH UTARA - Korban tragedi penembakan Simpang KKA, Aceh Utara, kembali menuntut pengusutan atas peristiwa tragedi berdarah itu. 16 tahun berselang sejak peristiwa yang menewaskan 46 warga serta melukai ratusan warga Nisam itu, tak ada kejelasan tentang pengusutan dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah.

“Kami ingin kasus ini diungkap kembali dan para pelaku diusut hingga tuntas,” kata Abdullah (42), salah satu keluarga korban pelanggaran HAM, Senin (21/3).

Menurut Abdullah, perlu keseriusan dari pemerintah untuk memperhatikan keluarga korban tragedi Simpang KKA. Realisasi perjanjian damai Helsinki serat turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh masih belum menyentuh keluarga korban tragedi berdarah itu.

Tragedi ini dinamai dengan nama lokasi saat pasukan militer Indonesia menembaki kerumunan warga yang berunjuk rasa. Mereka memprotes insiden penganiayaan warga yang terjadi pada 30 April di Cot Murong, Lhokseumawe. Insiden ini diperingati masyarakat setempat setiap tahunnya. Sampai saat ini, belum ada pelaku yang ditangkap dan diadili.

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, meminta Pemerintahan Aceh bersikap rasional terhadap tuntutan keluarga korban tragedi Simpang KKA, Nisam. Dia berulang kali menuntut pemerintah agar korban diperhatikan.

Seharusnya, kata dia, Pemerintah Pusat, khususnya Pemerintah Aceh, harus merespons apa yang dibutuhkan oleh keluarga korban konflik. Misalnya pendidikan anak-anak korban konflik dan anak yatim.

“Perdamaian hari ini terjadi atas konflik yang panjang di Aceh. Salah satunya adalah kejadian berdarah Simpang KKA, sehingga perdamaian bisa membuat anak-anak keluarga tragedi simpang KKA bisa sejahtera,” kata dia.

Safaruddin berharap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lebih serius menanggapi persoalan ini dan memberikan perhatian penuh kepada keluarga korban konflik.

Komentar

Loading...