Unduh Aplikasi

Korban Pelecehan oleh Oknum Deputi di BRA Diberhentikan

Korban Pelecehan oleh Oknum Deputi di BRA Diberhentikan
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Salah satu pegawai di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) mendapatkan perlakukan yang tidak menyenangkan dari salah satu oknum deputi di badan itu.

Hal itu diketahui AJNN dari surat yang dikirimkan oleh korban pelecehan seksual kepada Kepala Sekretariat BRA. Dari surat itu, juga dijelaskan kejadian pelecehan yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum deputi di badan itu.

Pelecehan terjadi di ruang oknum deputi tersebut. Dimana korban mulai dipegang tangan hingga dipeluk oleh oknum itu.

Sementara itu, Ketua Badan Reintegrasi Aceh, Fakhrurrazi Yusuf mengatakan, pihaknya telah mengambil sikap terhadap pelaku pelecehan seksual yang terjadi di Kantor BRA pusat di Banda Aceh.

Saat ini, pihaknya sudah membuat keputusan akan mengusulkan pergantian dan pemberhentian dalam jabatan oknum yang melakukan pelecehan seksual.

"Secara aturan saya selaku atasan langsung mengambil sikap atas perbuatan yang dilakukan kepada salah satu pegawai di kantor, kami sudah mengusulkan pergantian dan memberhentikan dalam jabatan oknum tersebut," kata Fakhrurrazi Yusuf, yang mengaku sedang tugas diluar daerah, Sabtu (19/12).

Fakhrurrazi Yusuf menjelaskan, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Ketua KPA pusat atas perbuatan oknum tersebut.

"Saya sudah membicarakan dengan Bapak Gubernur dan Ketua KPA Pusat, sehingga ada keputusan tersebut," tuturnya.

Baca: Oknum Deputi di BRA Diduga Lecehkan Pegawai Perempuan

Anehnya, selain memberhentikan oknum Deputi itu, Ketua BRA ternyata juga mengusulkan pemberhentian korban pelecehan yang merupakan tenaga kontrak.

Informasi pemberhentian korban pelecehan itu disampaikan oleh Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Suraiya Kamaruzzaman.

Ia sangat mendukung kebijakan Ketua BRA untuk memberhentikan pelaku. Akan tetapi ia mempertanyakan kebijakan yang menghentikan korban juga.

"Okeh kami menyatakan mendukung sikap Ketua BRA yang menghentikan pelaku. Tapi kenapa korban juga dihentikan," kata Zuraiya dalam keterangan tertulisnya kepada AJNN, Rabu (6/1/2021).

Ia menegaskan bahwa  korban tidak bersalah. Jika kebijakan seperti ini terus dilakukan oleh pemerintah, maka korban pelecahan tidak berani melapor.

"Maka lama-lama tidak ada lagi para korban yang berani melapor kasus pelecehan atau kekerasan yang dialaminya. Yang harus dihukum itu pelaku, bukan korban," tegasnya.

Untuk itu, ia meminta Pemerintah Aceh untuk mendorong instansi terkait agar memiliki mekanisme perlindungan semua pekerja dari pelecehan dan kekerasan seksual di kantor.

"Hal ini kami minta sebagai jaminan keamanan bagi pekerja, terutama pekerja perempuan," pungkasnya.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...