Unduh Aplikasi

KontraS Aceh: Perjelas Aturan Jam Malam, Jangan Resahkan Masyarakat

KontraS Aceh: Perjelas Aturan Jam Malam, Jangan Resahkan Masyarakat
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Sejak Minggu (29 Maret 2020) lalu, Provinsi Aceh secara resmi memberlakukan jam malam untuk segenap masyarakat. Pembatasan ini merupakan Maklumat Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, yang diberlakukan hingga 29 Mei mendatang.

Dalam maklumat tersebut, jam malam diterapkan sebagai respon dari meluasnya penyebaran Covid-19 di Aceh. Sejauh ini, terus terjadi peningkatan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pasien Positif Covid-19 hingga kasus meninggal dunia karena virus tersebut.

Pemerintah menimbang pentingnya membatasi setiap bentuk kegiatan yang melibatkan keramaian, karena hal ini berpeluang memperluas penyebaran virus tersebut.

Baca: Cegah Covid-19, Pemerintah Aceh Berlakukan Jam Malam

Forkopimda Aceh menyerukan kepada pengusaha dan masyarakat agar tidak berkegiatan di luar rumah sejak pukul 20.30 sampai 05.30 WIB. Guna mengindahkan arahan ini, pihaknya juga meminta bupati/walikota untuk membina dan mengawasi penerapannya.

Namun, selama empat hari penerapan jam malam di Aceh, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mengkritik sejumlah hal.

Diantaranya, pemberlakuan jam malam dipandang tidak efektif untuk membatasi keramaian. Kadiv Advokasi Kontras Aceh, Azharul Husna mengatakan, untuk mencegah penyebaran virus penyakit, aktifitas masyarakat seharusnya bisa dikontrol tidak hanya malam, tapi juga siang hari.

"Di siang hari masyarakat tetap beraktifitas seperti biasa, keramaian tetap ada di beberapa titik perbelajaan dan lokasi lainnya, jadi buat apa diberlakukan jam malam," kata Husna.

Namun, membatasi aktifitas masyarakat seharusnya juga mempertimbangkan dampak ekonominya. Pemerintah perlu mengantisipasi pemenuhan kebutuhan masyarakat, kata Husna,

"Jangan hanya membatasi, tapi tidak ada solusi, apalagi bagi kalangan pekerja informal yang biasa beraktifitas di malam hari, mereka paling terdampak maka pemerintah wajib memastikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka," imbuh Husna.

Selain itu, KontraS Aceh juga mempertanyakan apakah maklumat bersama Forkopimda tersebut bisa menjadi dasar hukum dari pemberlakuan jam malam di Aceh? Apalagi, penerapan jam malam yang membatasi berbagai aktifitas, termasuk blokir sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh, sudah melibatkan TNI karena itu tak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari TNI.

Husna juga menambahkan, seharusnya seruan jam malam memiliki aturan resmi yang memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dari pemerintah. Sehingga setiap pelaksanan aturan hukum tersebut bisa diukur akuntabilitas, legalitas, jadi tidak cukup hanya dengan kesepakatan Forkopimda saja.

"Ini penting untuk penerapannya terjamin di lapangan, apalagi belakangan ini sudah mulai ada keluhan dari masyarakat terkait pembatasan tersebut," ujar Husna.

Untuk mengefektifkan upaya pencegahan penyebaran covid 19 di Aceh, KontraS Aceh juga meminta pemerintah tegas untuk membatasi jalur masuk dan keluar dari Aceh, baik jalur darat, laut dan udara. Pembatasan itu harus dikecualikan untuk distribusi logistik dan yang terkait dengan kebutuhan medis.

Selain melakukan pendekatan secara hukum dan keamanan, pemerintah juga perlu melakukan upaya preventif untuk penyebaran covid 19 dengan menyediakan fasilitas khusus untuk menampung ODP yang baru pulang dari luar Aceh, karena masih banyak rumah di Aceh yang tidak bisa memenuhi standar khusus untuk melakukan karantina mandiri bagi ODP dan PDP

Selain penyediaan fasilitas untuk ODP, Pemerintah juga harus lebih pro aktif melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, dengan menfungsikan secara efketif koordinasi dengan pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian bisa mengefektifkan fungsi Bhabinkamtibmas yang ada disetiap polsek, pungkasnya.

Komentar

Loading...