Unduh Aplikasi

Kontrak pengadaan alat kesehatan 6,3 M di Abdya diduga rekayasa

Kontrak pengadaan alat kesehatan 6,3 M di Abdya diduga rekayasa
Kajari Blangpidie, Foto.Suprian/AJNN.net
ACEH BARAT DAYA – Kepala Kejaksaan Negeri Blangpidie, Umar, SH, MH melalui Kasi Pidsus Adenan Sitepu kepada AJNN.net, Senin (17/2) malam, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur PT Bumi Swarga Loka (BSL) yang berlangsung sekitar 10 jam terkait kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) yang tiga item barangnya belum tiba, meski uang 100 persen telah dicairkan.

“Iya benar, kita telah periksa Gupran Prihatin untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut,” tutur Sitepu.

Adenan Sitepu melanjutkan, dalam pemeriksaan tersebut pihak penyidik Pidana Khusus (Pidsus) menemukan banyak fakta baru yang akan diusut dan ditelusuri.

Dari pengakuan Gupran Prihatin selaku pemilik perusahaan, dia tidak pernah menandatangani (teken) dokumen kontrak senilai Rp.6,3 miliar.

“Kita mendapatkan informasi baru yang menjadi dasar kita dalam mengungkap dalang dibalik pengadaan alkes di RSUTP Abdya itu,” sebutnya.

Lebih lanjut Adenan menyebutkan, dari hasil penyelidikan tersebut, diketahui rekening perusahaan bukan atas nama Gupran melainkan atas nama Tori. Bukan nama Tori saja yang disebutkan Gupran, tetapi sejumlah nama lain yang ikut terlibat juga dibeberkan. Yaitu nama Ruslan, Wawan dan Agung. Namun Adenan tidak menjelaskan status keterlibatan ketiga nama terakhir dimaksud.

Selain itu, Adenan juga menyebutkan surat dukungan yang dilampirkan pada saat proses tender masih sifatnya permohonan, karena perusahaan yang mengeluarkan dukungan tersebut belum memiliki legalitas.

Gupran juga menceritakan, perusahaan PT Bumi Swarga Loka dikuasakan pada seseorang. Awalnya, Agung yang merupakan bawahannya yang memperkenalkan dia kepada pihak yang meminjam perusahaan tersebut.

Dari pemeriksaan Gupran selaku Direktur PT BSL, Adenan Sitepu mengaku banyak perbedaan data dan fakta dari pemeriksaan sebelumnya, seperti pernyataan Sekda Abdya, Ramli Bahar yang merupakan mantan Plt.Direktur RSUTP Abdya menyebutkan, kontrak kerja ditandatangani secara berhadapan yaitu, ada PPK, kontraktor dan direktur RSUTP Abdya. Sedangkan pernyataan Gupran berbeda, Gupran mengaku tidak pernah menandatangi dokumen kontrak tersebut seperti yang diungkapkan Sekda Abdya.

“Kasus ini banyak rekayasa yang harus diungkapkan, sampai pada proses tender,” papar Adenan.

Untuk langkah selanjutnya, sejumlah saksi yang telah diperiksa akan dipanggil dan diperiksa kembali setelah data dikonprotir termasuk Sekda Abdya.

SUPRIAN
HUT Pijay

Komentar

Loading...