Unduh Aplikasi

Kontrak Habis, PT PKLE Diminta Angkat Kaki dari Objek Wisata Mangrove Langsa

Kontrak Habis, PT PKLE Diminta Angkat Kaki dari Objek Wisata Mangrove Langsa
Objek wisata hutan mangrove Kuala Langsa. Foto: Ist

LANGSA - PT. Pelabuhan Kuala Langsa Energi (PKLE) diminta untuk segera angkat kaki atau tidak melakukan aktivitas pengelolaan fasilitas tempat wisata hutan mangrove Kota Langsa lagi. Pasalnya kontrak perjanjian kerjasama sudah berakhir.

Permintaan tersebut disampaikan oleh pihak PT Pelabuhan Kota Langsa (PEKOLA) yang dipercayai sebagai pihak kedua oleh Pemko Langsa.

"PT Pelabuhan Kuala Langsa Energi (PKLE) adalah pihak ketiga yang sebelumnya dipercayakan untuk mengelola fasilitas ekowisata hutan mangrove Kuala Langsa," kata Kuasa Hukum PT Pekola, Chairul Azmi kepada AJNN, Jum'at (10/7).

Dikatakan Chairul, kontrak kerjasama dengan PT PKLE sudah berakhir pada 18 Juni 2020 lalu. Dengan berakhirnya kontrak kerjasama, maka PT PKLE tidak mempunyai hak lagi mengelola fasilitas ekowisata hutan mangrove Kuala Langsa.

Menurut Chairul, PT Pekola sudah menegur pihak PT PKLE melalui surat Nomor : 074/PEKOLA/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 untuk memberitahukan masa kerjasama telah berakhir.

Selain itu, PT PKLE juga sudah diingatkan tentang kewajibkan untuk segera menyelesaikan segala kewajiban yang belum dijalankan oleh PT.PKLE kepada PT Pekola dengan memberikan batas waktu sampai dengan 1 Juli 2020.

Parahnya, kata Chairul, pihak PT PKLE hingga saat ini masih bersikeras untuk terus melakukan pengelolaan fasilitas ekowisata hutan mangrove.

"Perbuatan yang dilakukan pihak PT PKLE merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 167 KUHPidana," sebut Chairul.

Apalagi, kata Chairul, dilapangan ditemukan pihak PT PKLE masih terus mengutip tiket masuk terhadap masyarakat yang berkunjung ke objek wisata hutan mangrove.

Kata Chairul, perbuatan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

"Dalam UU tersebut jelas disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun dan maksimal denda Rp 1 milyar," ungkap Chairul.

Komentar

Loading...