Unduh Aplikasi

Konsultan Pendamping Rehab Rekon Pidie Jaya Dinilai Tak Profesional

Konsultan Pendamping Rehab Rekon Pidie Jaya Dinilai Tak Profesional
Reruntuhan gempa Pijay 2016 silam. Foto: Muksal Mina

PIDIE JAYA - Konsultan pendamping proses rehab rekon pasca gempa Pidie Jaya dinilai tidak bekerja secara profeaional. Pasalnya, validasi rumah yang juga merupakan salah satu bagian dari pekerjaan konsultan pendamping hingga kini belum juga tepat sasaran. Praktis, dana yang dikucurkan belasan miliar untuk konsultan pendamping juga dinilai sia-sia.

"Dana Rp 13 miliar lebih untuk konsultan pendamping itu sia-sia saja, jika validasi rumah korban tidak tepat sasaran. Untuk apa juga ada konsultan pendamping, tetapi datanya tidak akurat," kata Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Pidie Jaya (AMP2J) kepada AJNN, Rabu (31/1).

Ironisnya kata pria yang biasa disapa Bang Brewok itu, rumah yang tidak seberapa rusak atau boleh dibilang masuk dalam katagori rusak ringan. Namun malah rumah tersebut yang dimasukkan dalam katagori rusak berat.

Hal itu jelas sangat tidak dapat diterima oleh korban gempa yang rumahnya rusak diantara 30 persen hingga 69 persen atau disebut rusak sedang. 

"Dari informasi yang kami peroleh, ada rumah yang sama sekali tidak rusak tapi masuk dalam katagori rusak berat. Ini jelas tidak bisa diterima oleh korban yang rumahnya rusak sedang dan rusak ringan," imbuhya dengan nada meninggi.

Dari itu, ia menilai pihak konsultan pendamping ini tidak bekerja secara profesional. 

"Jelas, dari hasil validasi ini, pihak konsultan pendamping masih bisa diintervensi oleh oknum-oknum yang ingin menikmati bantuan gempa Pidie Jaya," sebutnya.

Dia juga meminta kepada Pemerintah Pidie Jaya untuk mengevaluasi konsultan pendamping ini. Sebab menurutnya, kunci utama rehab rekon pemukiman adalah hasil validasi. Jika hasil validasi lebih parah dari hasil verifikasi, lanjutnya, ini jelas menambah masalah terhadap rehab rekon pasca gempa 7 Desember 2016 lalu.

Ia juga menyesali proses rehab rekon pasca gempa Pidie Jaya. Betapa tidak, satu tahun lebih pasca gempa yang meluluhlantakkan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie itu, hingga kini data tak kunjung akurat juga. Terlebih sudah ada tim khusus (konsultan pendamping) yang dibiayai dengan uang negara yang mencapai Rp 13 miliar lebih untuk memvalidasi. Namun hasilnya lebih parah dari hasil verifikasi.

"Untuk apa konsultan pendamping kalau hanya kembali membawa petaka bagi masyarakat Pidie Jaya," sesal Bang Brewok.

Namun tambahnya, AMP2J mendukung penuh kegiatan rehab rekon gempa Pidie Jaya, tetapi tranparansi kebijakan juga sangat dibutukan. Sehingga tidak menimbul spekulasi dari masyarakat bahwa ini adalah kebijakan transparasi kepentingan. Apalagi katannya, Pidie Jaya sekarang memasuki tahun politik, yang mana akan diadakan pemilihan kepala daerah pada 27 Juni mendatang.

"Kami sangat mengharapkan transparasi berbasis masyarakat, sehingga tidak ada istilah adanya transparasi terstruktur," harapnya.

Komentar

Loading...