Unduh Aplikasi

Konservasi Setengah Hati

Konservasi Setengah Hati
Ilustrasi: themanoffere

KEMATIAN seekor harimau di Desa Kapai Seusak, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan, sudah diduga. Sejak awal, setelah kemunculan hewan betina itu, warga merasa terancam dan dirugikan karena sang raja hutan memangsa ternak warga.

Saat bangkai hewan dilindungi ini dibelah, Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh menemukan residu racun. Hasil otopsi juga menunjukkan pendarahan di saluran pencernaan, pendarahan di lubang hidung.

Di jaringan di bawah kulit, petugas mendapati memar serta luka akibat kawat berduri di bagian perut harimau betina berusia tiga tahun itu. Lokasi penemuan harimau mati tersebut berjarak sekitar 2,5 kilometer dari pemukiman warga Desa Kapai Sesak atau di tengah hutan.

Namun langkah melindungi hewan ini, dan hewan kunci hutan Aceh lainnya, tak cukup hanya dengan imbauan kepada masyarakat untuk tidak merusak hutan dan tidak memasang jerat atau racun. Penyelamatan gajah, harimau, orangutan, dan badak tak bisa dilakukan setengah hati.

Sudah sangat terang benderang bahwa perubahan habitat menjadi penyebab harimau keluar dari zona aman. Hewan ini kehilangan daerah kekuasaan karena tempat tinggal mereka digusur; diganti menjadi area hutan produksi atau area penggunaan lain (APL).

Harimau sumatera sendiri terdata sebagai sebagai spesies terancam punah dalam International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List sejak 2008. Hal ini disebabkan oleh perburuan, hilangnya habitat dan konflik manusia-satwa liar. Contoh terdekat dari hal ini adalah kejadian di Kapai Sesak.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas konservasi, BKSDA Aceh harusnya berdiri di barisan terdepan untuk mengawal agar pemerintah tidak sekonyong-konyong mengeluarkan izin terhadap perusahaan, atau masyarakat, yang akan mengubah hutan menjadi lokasi perkebunan, pertambangan atau mengambil kayu. Terutama di kawasan-kawasan yang menjadi habitat harimau, gajah, orangutan dan badak.

BKSDA juga dapat bekerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum bekerja dan mendorong upaya penyelamatan satwa liar dengan cara yang lebih ekstrim. Tidak hanya dengan menangkap pelaku kejahatan, namun juga memastikan tidak ada perubahan fungsi hutan.

Badan ini juga harusnya mendorong agar Pemerintah Aceh memaksimalkan fungsi Qanun Pengelolaan Satwa Liar yang berlaku efektif tahun ini. Apalagi, qanun ini juga menjerat para pejabat yang menyebabkan kematian satwa liar di Aceh.

Jadi, sebenarnya, pelaksanaan qanun ini harusnya bisa mendorong para pejabat provinsi dan daerah, dan aparat keamanan, untuk terlibat aktif dalam menyelamatkan empat hewan kunci di hutan Aceh. Meski berstatus sebagai lembaga vertikal, BKSDA punya kewenangan untuk lebih aktif dan menjadi ujung tombaknya.

Komentar

Loading...