Unduh Aplikasi

Konflik Lahan di Subulussalam, DPRA: Stop Perpanjangan Izin Perusahaannya

Konflik Lahan di Subulussalam, DPRA: Stop Perpanjangan Izin Perusahaannya
Anggota DPRK Subulussalam, Bahagia Maha (tiga dari kiri) saat menyampaikan persoalan konflik lahan di daerahnya kepada Komisi II DPRA, Senin (7/9). Foto: AJNN/Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Konflik lahan antara masyarakat dari enam desa di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dengan perusahaan pemilik Hakim Guna Usaha  (HGU) perkebunan sawit di wilayah tersebut belum ada titik terang sampai hari ini.

Bahkan, nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Subulussalam, Muspida plus dan pemilik HGU PT Mitra Sejati Sejahtera Bersama (MSSB)  pada rapat 10 Juli 2020 terkait ganti rugi lahan kepada masyarakat juga belum diindahkan.

Karena persoalan tak kunjung selesai, anggota DPRK Subulussalam, Bahagia Maha kembali manyambangi Komisi II DPRA guna menyampaikan masalah konflik lahan antara masyarakat dengan tiga perusahaan pemilik HGU tersebut, yakni PT MSSB, PT Laot Bangko dan PT Asdal Prima, Senin (7/9).

Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir mengatakan, terkait konflik lahan di Subulussalam itu pihaknya sudah memanggil dinas terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh beberapa waktu lalu.

DPRA meminta agar dokumen proses pembuatan izin baru kepada perusahaan tersebut tidak dikeluarkan sampai masalah dengan masyarakat terselesaikan. Termasuk memberikan teguran keras.

"Jadi semua perusahaan-perusahaan itu sudah kita minta Pemerintah Aceh atau dinas terkait menegur, dan tidak boleh memperpanjang izinnya," kata Irpannusir kepada wartawan di sela-sela pertemuan dengan perwakilan anggota DPRK Subulussalam itu.

Irpannusir menegaskan, Komisi II DPRA merekomendasi agar SKPA menahan dulu proses perpanjangan izin perusahaan yang membandel itu. Apalagi kabarnya mereka tidak memberikan akses jalan terhadap masyarakat setempat.

"Terkait dengan sengketa lahan ini, nanti kita minta Plt Gubernur Aceh, kemudian SKPA terkait harus serius menindaklanjutinya. Kita minta eksekutif memihak kepada rakyat dan bukan kepada perusahaan bandel," tutur politikus PAN itu.

Dalam pertemuan itu, anggota DPRK Subulussalam, Bahagia Maha menjelaskan, lahan di Kecamatan Rundeng yang diserobot oleh perusahaan kelapa sawit itu mencapai 440 hektare (Ha).

Kata Bahagia, proses penyelesaian ganti rugi yakni berupa kompensasi sesuai kesepakatan pada 22 Mai 2020. Tetapi perusahaan sampai hari ini belum merealisasinya.

"Kami sangat kecewa, karena mereka ingkar jani dan tidak mau menyelesaikannya dengan berbagai alasan," ucap Bahagia.

Dirinya berharap, Komisi II DPRA dapat menegur langsung perusahaan pemilik HGU tersebut supaya melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban mereka dan merealisasikan segera kesepakatan bersama yakni terkait ganti rugi lahan masyarakat setempat.

"Karena apabila ini tidak direalisasi, kami sangat khawatir nanti akan terjadi konflik fisik di lapangan," pungkas Bahagia.

Sebelumnya, Bahagia juga sudah pernah bertemu Komisi II DPRA pada Selasa, 23 Juni 2020. Pertemuan itu sebagai langkah awal koordinasi terkait permasalahan konflik lahan kebun masyarakat dengan beberapa Hak Guna Usaha (HGU) tersebut.

"Dimana persoalan lahan masyarakat diduga diserobot oleh perusahaan HGU tersebut tanpa mempedulikan jeritan masyarakat disekitarnya," kata Bahagia Maha kepada AJNN kala itu.

Bahagia mengatakan, penyelesaian persengketaan lahan masyarakat dengan HGU PT MSSB itu sedang saat ditangani pemerintahan setempat. Tetapi, pihak perusahaan tidak peduli dan terus mengelolanya.

Irpannusir kembali menegaskan, dalam waktu dekat Komisi II DPRA akan kembali memanggil dinas terkait guna mempertanyakan sejauh mana proses penyelesaian yang dilakukan.

"Kita dalam waktu dekat ini juga akan turun Subulussalam untuk bertemu langsung dengan warga, Pemerintah Subulussalam dan pihak perusahaan. Sekaligus kita akan bawa SKPA terkait," tutup politikus PAN itu.
 

 

Komentar

Loading...