Unduh Aplikasi

Konflik Gajah dan Manusia Yang Tak Kunjung Usai di Aceh

Konflik Gajah dan Manusia Yang Tak Kunjung Usai di Aceh
Ilustrasi. Foto: Net

LHOKSEUMAWE – Pertikaian satwa jenis gajah liar dan manusia terkesan takkan pernah ada titik temunya. Berulang kali, hewan bertubuh besar itu mendatangi pemukiman warga di sejumlah daerah di Provinsi Aceh, terkhususnya baru-baru ini terjadi di Kabupaten Aceh Utara.

Mulai perjalanan sekelompok Fauna tersebut dari Kecamatan Cot Girek, Kuta Makmur, Nisam Antara hingga ke Bener Meriah, kawanan gajah liar itu dianggap sudah mengobrak-abrik perkebunan hingga perumahan warga Aceh Utara.

Tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini, manusia berniat membuka lahan untuk mencari sebongkah rezki melanjutkan kehidupan mereka seha-hari, begitupun dengan hewan itu, yang merupakan jalur mereka yang digunakan sebagai lokasi untuk melintas, bahkan diganggu dan dijadikan sebagai kebutuhan pribadi manusia khususnya sejumlah pengusaha.

Perambahan hutan, galian C, hingga membuka berbagai bangunan serta perkebunan kelapa sawit, menjadikan ekosistem tersebut rusak, dan sejumlah gajah-gajah liar serta hewan lainnya yang berlindung di balik hutan tersebut sudah terganggu habitatnya. Sehingga, sekelompok hewan itu mendatangi pemukiman warga.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Muhammad Nur mengatakan, konflik satwa dengan manusia tersebut terjadi bukan hanya di Provinsi Aceh khususnya Aceh Utara, akan tetapi seluruh wilayah yang memiliki satwa, seperti gajah dan juga harimau. Konflik tersebut menurutnya tidak akan pernah berakhir.

“Kenapa konflik ini tidak akan pernah berakhir, karena terjadi alih fungsi hutan dan lahan yang cukup massif di berbagai kawasan koridor ataupun kawasan penting tempat hidupnya satwa kunci,” kata M Nur kepada AJNN, Senin (24/6).

Menurut M Nur, konflik itu baru akan berakhir ketika gajah, harimau dan seluruh kekayaan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati berakhir, artinya sampai punah. Karena, jika gajah dan manusia memiliki konflik di daerah satu tempat, maka kemudian mereka akan berpindah ke tempat lain.

“Kalau begitu bisa dipastikan gajah yang sama atau harimau atau dari kawanan yang sama sebenarnya yang berkonflik itu. Jadi konflik ini tidak akan berakhir hingga semuanya punah,” jelas M Nur.

Lanjutnya, tidak ada yang bisa dikatakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang jelas, mestinya yang punya pemikiran pengelolaan lingkungan yang baik adalah manusia. Jadi, tidak mungkin kemudian kesalahan itu dilimpahkan kepada satwa.

Jadi, konflik yang terjadi tersebut pasti disebabkan oleh manusia, apakah gajah atau harimau itu benar ? tidak mungkin mereka dapat disalahkan sampai kiamatpun enggak mungkin.

“Yang penting disini yaitu perbaiki tata kelola, manusia tidak mungkin dilarang untuk mencari rezki di hutan. Tetapi, harus mencari rezki dengan benar, tidak perlu merubah fungsi hutan seperti yang terjadi saat ini. Fungsi hutan itu di ubah menjadi bendungan, proyek irigasi, tambang dan sebagainya, yang terjadi saat ini demikian, jadi terjadi pembukaan dalam skala besar bukan kecil, kalau lahan kecil dan hanya satu desa dan kalau dipakai untuk memanfaatkan madu dan cabai, tidak akan berpengaruh,” ujar M Nur.

Jika terjadi, pembukaan Lahan dalam skala besar, tentu akan menjadi masalah konflik, menurutnya, satwa ini memiliki sifat yang sama yaitu mencari tempat hidup yang nyaman, tentu mereka akan terus menggunakan jalur yang sama. Karena menurut satwa ini itulah jalurnya.

Dan tidak mungkin kemudian dipotong secara sepihak oleh manusia. Dan sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi akan tetapi terjadi juga. Misalkan lokasi A spesies gajah, sudah tau disitu gajah tetapi aktifitasnya galian C, membabat hutan, buka kebun sawit, kemudian tambang illegal maupun legal dan sejenisnya.

“Kalau begitu manusia tidak pernah mau konflik ini selesai. Kenapa konflik ini terjadi, karena manusia tidak pernah ingin mengakhiri konfliknya. Atas nama ekonomi sekala besar. Dan saya melihatnya yang bersalah itu tetap pengusaha, kalau rakyat kecil enggak mungkin di salahkan. Pengusaha mana? pengusaha kebun, galian C, energy, pengusaha tambang, jadi tetap mereka yang bertanggungjawab terhadap konflik ini. Tapi di atasnya tetap kesalahan Pemerintah, jadi tidak mungkin ditimpa kepada warga,” jelasnya.

Yang menjadi masalah sekarang, manusia menganggap gajah ini menjadi hama, harimau hama dan orangutan hama, kalau demikian mereka (hewan) itu akan punah. Adapun solusi idealnya adalah perbaiki tata kelola, jika itu tidak diperbaiki mereka akan punah, dan hormati kehidupan satwa ini jangan kemudia semua kawasannya di hancurkan.

“Dibutuhkan komitmen pemerintah dan provinsi tidak kemudian haus akan bisnis tapi melupakan spesies kunci ini. Jangan atas nama pendapatan daerah, ekonomi warga, sehingga seluruh satwa kunci di basmi, jangan seperti itu. Karena tanpa disadari izin yang diberikan oleh Pemerintah tersebut menghancurkan keberadaan spesies langka itu. Nah ketika sudah terjadi Pemerintah malah tutup mata,” pungkasnya.

Selain itu Kepala BKSDA Aceh, Sapto Adji Prabowo juga mengatakan, gajah punya lintasan yang tepat, kalau jalannya sudah berubah maka akan terjadi konflik, kalau hal itu sudah terjadi maka keduanya akan rugi, baik itu dari sisi masyarakat dan juga gajah itu sendiri.

“Karena kadang ada tanaman warga yang dirusak oleh kelompok gajah, maka akan dianggap hama dan dianggap musuh, sehingga dipasang jerat racun, pagar listrik dan sebagainya, sehingga keduanya yang rugi,” sebutnya.

Sapto juga mengungkapkan, pihaknya akan terus mengatasi dan saat ini BKSDA sendiri sudah menjadi seperti Pemadam kebakaran setiap ada konflik selalu dilakukan penghalauan dan penggiringan.

“Akan tetapi kita sudah beruhasa berbicara dengan berbagai pihak dan mitra, kita akan mencari solusi yang relatif jangka panjang, melalui salah satu celahnya yaiti ekosistem esensial, kawasan yang dilalui gajah di Aceh ini akan kita dorong dan kita tunjuk ekosistem esensial. Sehingga disitu akan dikelola secara kolaboratif oleh stakeholder dan berbagai pihak, dan akan kita cari sama-sama bagaimana mengatasi konflik ini, kebetulan DPRA juga sedang menyusun qanun berkaitan dengan hal satwa liar mungkin bisa saling melengkapi,” ungkapnya.

Sapto juga menyebutkan konflik gajah di Provinsi Aceh sangatlah meningkat, 2013 ke 2017 terjadi sekitar 72 kasus yang dilaporkan, sementara di tahun 2018 itu 108 kejadian. Pihaknya juga berharap kepada masyarakat, bisa hidup berdampingan dengan gajah, jadi gajah ini bukanlah musuh

“Kalau emang itu habitat janganlah tanami tanaman di jalan yang dilalui oleh gajah,” pungkasnya.

iPustakaAceh
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...