Unduh Aplikasi

Konflik DPRA dan Plt Gubernur Aceh Rugikan Masyarakat

Konflik DPRA dan Plt Gubernur Aceh Rugikan Masyarakat
Aliansi Pemuda Se-Aceh. Foto: For AJNN

BANDA ACEH - Aliansi Pemuda Se-Aceh (APSA) yang tergabung dari elemen pemuda seluruh Aceh mendesak agar DPRA dan Pemerintah Aceh segera menyelesaikan konflik kedua lembaga tersebut karena dapat menghambat berbagai pembangunan yang ada di Aceh.

Koordinator APSA, Alfaraby mengatakan kalau pihaknya sangat menyayangkan konflik kedua lembaga tersebut yang sudah berlarut tanpa ada titik temu. DPRA seolah-olah sudah menutup mata terhadap jalan musyawarah mufakat dalam menjalankan fungsinya dan bahkan tindakan DPRA terkait pengambilan kebijakan pembatalan Multiyears menghambat pembangunan Aceh secara menyeluruh dan merugikan rakyat Aceh.

Begitu juga Plt Gubernur Aceh, pihaknya berharap agar Nova Iriansyah dapat menempuh jalur yang sama, mengingat konflik legislatif dan eksekutif sudah berlarut sejak masa Pemerintahan Zaini Abdullah - Muzakir Manaf dan berlanjut sampai sekarang.

"Kami meminta Plt Gubernur dapat mengakomodasi segala kepentingan DPRA jika itu berpihak bagi seluruh rakyat Aceh," ujarnya.

Menurutnya tidak ada gunanya jika di dalam parlemen terjadi ketidakharmonisan karena dapat menghambat tugas-tugas DPRA untuk mewakili suara konstituennya (rakyat), DPRA memang harus kritis dalam mengawasi pemerintah, namun juga harus realistis dalam mengambil Kebijakan.

"Arogansi bukan jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan di Aceh, Aceh masih tertinggal dalam segala bidang dengan provinsi lain, terlebih persoalan ekonomi, mari sama-sama berbesar hati dengan mengesampingkan sentimen pribadi dan kelompok, karena jabatan Gubernur dan DPRA merupakan amanah yang dititipkan oleh rakyat, bukan oleh segelintir kelompok," tegasnya.

Ia menjelaskan dengan memahami tiga fungsi DPRA tersebut, pihaknya berharap hubungan dan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga wakil rakyat dapat terjalin dengan baik, saling sinergis dan saling memahami.

"Karena peran dan kedudukannya setara, masing-masing memiliki kekuatan dan daya tawar yang sama. Namun jangan sampai terjadi gerombolan ego dan kemauan masing-masing," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar DPRA dan Plt Gubernur untuk segera melakukan rekonsiliasi kelembagaan demi menjaga stabilitas politik di Aceh yang berpengaruh pada pembangunan di Aceh.

"Kami memberikan tempo satu bulan untuk DPRA dan Plt Gubernur untuk menyelesaikan konflik lembaga ini, jika tidak selesai, kami akan menjalanakan fungsi sebagai rakyat untuk melakukan sidang rakyat (demonstrasi) di seluruh Aceh," tegasnya.

Komentar

Loading...