Unduh Aplikasi

Konektivitas Data DTKS, BLT DD dan RPJMA

Konektivitas Data DTKS, BLT DD dan RPJMA
Zulfikar Fikri, M.Si. Foto: For AJNN

Oleh : Zulfikar Fikri, M.Si*
 
Sejak progam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) digulirkan pada tahun lalu, tensi polemik di Desa jadi meningkat, BLT DD seringkali menjadi katalisator peningkatan tensi polemik. Penyebabnya bermacam-macam, paling sering akibat salah informasi karena menganggap Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos sama dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yaitu penerima manfaatnya ditentukan oleh desa. Polemik ini ada yang dapat diselesaikan dalam ruang komunikasi dan ada juga yang berakhir dengan konflik dalam Kampung.  

Awal tahun 2021, atau tepatnya tahun ke-2 realisasi program BLT DD, polemik terkait BLT kembali mencuat, beberapa media lokal maupun nasional memuat berita dengan ragam polemik yang berkaitan dengan penyaluran BLT DD di Aceh. Polemik terkait BLT ini sepertinya memasuki ruang hampa, mungkin saja lemahnya perhatian terhadap hal ini disebabkan berbarengan dengan pertentangan polemik jadwal PILKADA, yang porsi kepentingan politiknya lebih besar. 

Padahal kasus yang mencuat dalam berita tersebut bukanlah masalah sepele, karena berkaitan dengan menyukseskan capaian Visi dan Misi Pemerintah Aceh dalam RPJMA periode 2017 -2022. Sangat sedikit yang menanggapi polemik BLT ini, namun sasaran argumentasinya hanya untuk oknum Keuchik dan kapolsek setempat, belum menyentuh persoalan substansi yaitu Siapa yang berhak memerima BLT DD?

Hubungan RPJMA dengan DTKS

Yaitu Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani.   Dalam RPJMA menyatakan bahwa ada tiga frasa kunci dalam visi yaitu (1) Aceh yang Damai, bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip - prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan. (2) Aceh yang Sejahtera, bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak. (3) Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani Bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Terlepas dari penentuan frasa kunci dari visi dalam RPJMA, jika ingin menganalisis secara ilmiah dan merancang pemodelan linier dalam ilmu statistika, seyogyanya dalam visi tersebut ada 5 variabel utama (variabel laten/ Konstruk) yang harus menjadi perhatian, yaitu Variabel Aceh Damai (Y1), Variabel Aceh Sejahtera (Y2),Variabel Pemerintahan Bersih (X1), Variabel Pemerintahan Adil (X2) dan Variabel Pemrintahan Melayani (X3). Dimana Y1 dan Y2 adalah Variabel Endogen, sedangkan X1, X2 dan X3 adalah variabel Eksogen.

Titik hubung antara visi RPJMA dengan DTKS adalah frasa kunci ke (2) atau variabel laten Y2, yaitu Aceh yang Sejahtera. Salah satu sumber strategis untuk mengukur/ mendapatkan informasi Kesejahteraan masyarakat Aceh adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. 

Hubungan BLT DD dengan DTKS

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyatakan bahwa BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menurut Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah Keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain dengan kriteria, kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Kemudian Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melalui Surat Edaran nomor 11 tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial baik yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga dan pemerintah daerah termasuk bantuan berbentuk tunai, barang maupun bentuk lainnya, maka direkomendasikan beberapa hal, salah satunya yaitu Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat melakukan pendataan dilapangan untuk keperluan pemberian bantuan sosial dengan menggunakan data rujukan yaitu DTKS. 

Bila ditemukan ketidak-sesuaian dilapangan dimana penduduk yang seharusnya berhak menerima namun datanya tidak ada dalam DTKS, maka bantuan dapat diberikan. Data penerima bantuan baru tersebut harus segera di laporkan ke Dinas Sosial atau Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Permendesa PDTT nomor 6 tahun 2020 dan KPK melalui SE nomor 11 tahun 2020 berkesepahaman bahwa penerima bantuan BLT DD adalah keluarga miskin yang tercatat dalam DTKS, untuk menghindari tumpang tindih penerima bantuan dari pemerintah/lembaga atau pemda maka disebutkan penerima BLT DD adalah keluarga miskin (tercatat dalam DTKS) namun bukan penerima manfaat program PKH, BSP/BPNT dan BST.

Apabila ada temuan dilapangan masyarakat miskin belum mendapatkan bantuan sosial dan juga belum tercatat dalam DTKS, maka masyarakat miskin tersebut juga berhak menerima bantuan sosial, kemudian di laporkan ke dinas sosial untuk didaftarkan ke DTKS. Jadi dari uraian ini, saya menyimpulkan bahwa kritera penerima BLT DD ekuivalen dengan kriteria masyarakat yang tercatat dalam data DTKS.

 Kelemahan DTKS

Saat ini ada sebanyak  2.673.541 jiwa atau  745.294 KK masyarakat Aceh tercatat dalam DTKS. Tahun 2020 lalu, ketika bergulirnya program BST dari Kemensos, penerima manfaatnya adalah masyarakat tercatat dalam DTKS, tensi polemik-polemik di desa menjadi meningkat. 

Permasalahannya adalah ada beberapa masyarakat dengan status kesejahteraan sosial mampu, perangkat desa bahkan PNS menjadi penerima BST, kemudian ada yang sudah pindah alamat, meninggal, dan lainnya. Informasi dari teman-teman pendamping desa di Aceh Tengah, banyak kampung berpolemik dampak BST salah sasaran dan sehingga masyarakat memaksa penyaluran BLT DD di Desa kepada masyarakat diluar kriteria. Persoalan ini akibat data DTKS lemah verifikasi dan validasi sehingga terjadi kasus inclusion error, yaitu data yang tidak sesuai kriteria tercatat dalam DTKS.

Kemudian uji petik terhadap beberapa data DTKS, ternyata ada persoalan pencatatan penduduk sipil di Indonesia bahwa masyarakat pindahan walaupun sudah mendapatkan Kartu Tanda penduduk (KTP) dan KK di alamat yang baru, namun nomornya tidak terintegrasi. 

Persoalan ini dikarenakan nomor NIK KTP masyarakat tersebut masih menggunakan nomor NIK lama (daerah asalnya). Akibat kasus ini, berpotensi penerima bansos ganda, atau tidak mendapatkan bansos di daerah domisili baru karena di KK lama (daerah asalnya) masih tercatat sebagai penerima manfaat bansos.    

Solusi perbaikan DTKS

Untuk kasus exclusion error yaitu masyarakat memenuhi kriteria seharusnya tercatat dalam DTKS namun tidak terdata, mungkin Dinas Sosial sudah terbantu dengan penyaluran BLT DD, karena desa diharuskan melakukan musyawarah desa untuk memastikan penerima manfaat bantuan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang belum tercatat dalam DTKS terhimpun dalam penerima BLT DD. 

Hanya diharapkan Dinas sosial harus berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan pemerintahan Gampong (DPMG) untuk mendapatkan data tersebut. Sedangkan untuk penyelesaian kasus inclusion error, pemerintah daerah melalui  Dinas Sosial hendaknya menyurati Desa dengan melampirkan data DTKS per Desa, untuk menverifikasikan dan menvalidasikan  data DTKS dengan pendampingan dilakukan oleh tenaga pilar sosial seperti TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), dan lainnya.

Kemudian untuk penyelesaian data dukcapil belum optimal terintegrasi dengan DTKS, dibutuhkan implementasi SIAT (Sistem Informasi Aceh Terintegrasi) dan peran pemerintah pusat, karena jika dibiarkan akan berpotensi salah sasaran, penerimaan ganda, bahkan potensi korupsi karena data masyarakat miskin bodong.
 
Penulis adalah pemerhati masalah sosial

Komentar

Loading...