Unduh Aplikasi

Kondisi Terkini KEK Arun Lhokseumawe

Kondisi Terkini KEK Arun Lhokseumawe
KEK Arun-Lhokseumawe. Foto: poltekmigas.

LHOKSEUMAWE – Banyak masyarakat yang mempertanyakan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun pasca diresmikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo 14 Desember 2018 lalu.

Kepala Administrator KEK Arun, Aulia Sofyan melalui Kepala Unit Perizinan, Marzuki mengatakan, kawasan tersebut sudah mendapatkan Peraturan Pemerintah Penunjukan PP Nomor 5 tahun 2017. Dan setelah diresmikan harus ada instrumen di dalam mengelola, jadi sudah ada badan usaha pengelola dan pembangun namanya PT Patna.

“Untuk memproses persoalan perizinan dalam kawasan juga sudah dibentuk administrator. Artinya secara kelembagaan, apa yang diamanatkan oleh perundang-undangan mulai dari pembentukan dewan kawasan yang diketuai Gubernur Aceh, kemudian pembentukan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) serta Administrator sudah ada,” kata Marzuki kepada AJNN, Selasa (8/10).

Kemudian kata Marzuki, BUPP dan Administrator juga sudah menerbitkan beberapa izin di dalam kawasan. Misalnya, izin pengembangan perluasan industri pupuk NPK punya PT PIM, itu industri baru di dalam kawasan terbangun setelah menjadi daerah KEK. Perkembangannya sudah sangat positif.

“Cuma ada beberapa kendala, misalnya masih ada klaim dari pihak masyarakat (IKBAL), proses perjanjian pemanfaatan lahan antara PT pelindo dengan PT PIM belum tuntas. Nanti lahannya dikerjasamakan dengan PT Patna tadi,” ungkapnya.

Sambungnya, perjanjian kerjasama antara keduanya sedang dalam proses, artinya pihak PT Pelindo dan PIM sedang menyusun bagaimana mekanismenya karena itu harus diatur secara detail, jangan sampai ada pihak yang dirugikan, tapi itu tidak menghalangi proses apabila ada pihak yang mau masuk.

“Adapun dari pihak KEK sendiri langkah yang sudah dipersiapkan yakni, pertama Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempromosikan kawasan tersebut. Kemudian BUPP juga melalui kegiatan yang dilakukan punya kewajiban mempromosikan dan membangun kerjasama dengan kawasan ekonomi khusus lainnya,” jelasnya.

Tambahnya, menurut informasi yang diterima dari BUPP ada 38 perusahaan atau investor yang berminat dan sedang proses negoisasi masalah tanah di KEK Arun. Investor itu ada yang dari dalam dan luar negeri.

Apakah sejauh ini KEK sudah mulai berjalan? Marzuki menjawab, sebenarnya sudah mulai berjalan Cuma belum optimal, mengingat usia yang baru sembilan bulan setelah diresmikan. Selain itu Pemerintah Pusat memberikan waktu kepada KEK Arun selama tiga tahun untuk mempersiapkan semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk perkembangan KEK dan itu terus dilakukan pemerintah Aceh melalui dinas terkait.

“Insfrastruktur yang diperlukan misalnya, mengusulkan ke Bappenas untuk membangun jalan dan kemudian memperpanjang pelabuhan supaya kapal lebih besar bisa masuk. Itu zona pendukung untuk kemajuan. Kalau zona pendukungnya tidak diperhatikan akan mempengaruhi proses percepatan pembangunan KEK Arun,” ujarnya.

Kata dia, terkait dengan perekrutan tenaga kerja, dari awal sudah membuat perjanjian dan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Artinya, pemerintah khususnya Lhokseumawe dan Aceh Utara harus mempersiapkannya. Tetapi, jika spesifik membutuhkan tenaga khusus dan tidak mampu disediakan kabupaten dan kota maka harus direkrut dari daerah lain.

“Selama ini masyarakat memang menganggap bahwa kalau KEK Arun belum berjalan, dan perlu kami jelaskan KEK Arun berbeda dengan lainnya. Kalau KEK lain dimuali dari awal, namun untuk KEK Arun sendiri 70 persen sudah ada perusahaan seperti PAG, PIM dan Pelindo serta sejumlah perusahaan lainnya. Sementara sisanya lahan kosong yang kemudian akan ditawarkan kepada investor,” jelasnya.

Dalam hal ini perlu sosialisasi kepada masyarakat dan calon investor harus membangun image positif, bahwa masyarakat harus pro investasi. Sehingga tidak ada hambatan yang mempengaruhi minat para investor untuk berivestasi di Aceh.

“Persoalan utama bukan insfrastruktur tapi stabilitas kemanan masih perlu sosialisasi, bahwa Aceh aman dan masyarakat juga mendukung. Kemarin (7/10) kita ke Jakarta membantu pihak PIM selaku salah satu usaha di dalam KEK. Juga dalam rangka pembentukan kelembagaan administrator permanen sebagai SKPA,” ungkapnya.

Marzuki juga berharap kepada para investor, ketika ada penambahan dan perekrutan tenaga kerja baru, utamakan merekrut tenaga kerja lokal. Untuk proses pengembangan harus mengakomodir kearifan lokal. Untuk itu pemerintah harus menyiapkan tenaga terlatih.

 

iPustakaAceh

Komentar

Loading...