Unduh Aplikasi

Komite Pemutus Mata Rantai Korupsi

Komite Pemutus Mata Rantai Korupsi
Ilustrasi: Fotolia

PEMBENTUKAN Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Aceh diharapkan tidak sekadar menjadi stempel. Terutama dalam praktik kerja sama pemerintah dan swasta yang jauh dari praktik korupsi. 

Komite ini merupakan gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kamar Dagang Indonesia. Komite ini dianggap sebagai bentuk komitmen untuk melibatkan lembaga swasta dalam penanggulangan kasus korupsi di semua tingkatan. 

Dalam kasus-kasus korupsi, dua pihak ini memang saling melengkapi. Buruknya mental para pelaku korupsi di kalangan pemerintahan berpadu dengan mental yang sama di kalangan pebisnis. 

Di satu sisi, aparatur pemerintah mencoba memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menentukan pihak mana saja yang berhak mendapatkan pekerjaan dari pemerintah. Tentu saja ini dilakukan dengan imbalan fee. 

Di kalangan pengusaha, muncul keinginan untuk tidak lagi mau bersaing secara sehat. Selain kapok, mereka juga mulai menikmati situasi yang diciptakan oleh oknum di pemerintahan.

Sehingga tak jarang kedua pihak ini saling melengkapi. Mereka bahkan menciptakan permainan dan sistem untuk mengeruk keuntungan dari kondisi yang sangat merugikan masyarakat ini. 

Fenomena pebisnis masuk ke dalam politik dan politikus berubah menjadi pebisnis adalah buah dari sistem yang buruk ini. Ketimbang mengeluarkan uang banyak untuk membayar aparatur pemerintah yang korup, mereka lantas memutuskan untuk menjadi pimpinan dan mengendalikan permainan ini. 

Demikian juga di kalangan aparatur pemerintahan. Berbekal modal sebagai penentu, mereka memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan. 

Lingkaran setan ini jelas membuat rakyat merugi. Karena mereka tidak orang-orang yang memegang amanah dalam menjalankan pemerintahan. Seandainya pemerintah dan pengusaha tidak offside, tentu kualitas pembangunan di negeri ini lebih baik dan berkualitas.

Pesan Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar pihak swasta ikut terlibat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih juga harus diimbangi dengan hal yang sama di tingkat pemerintahan. Sehingga komite atau apapun nama lembaga itu, benar-benar dapat menekan laju korupsi yang semakin sulit dikendalikan.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...