Komisi II DPRK Aceh Barat Minta PT PBM Jangan "Gampangkan" Aturan

Komisi II DPRK Aceh Barat Minta PT PBM Jangan "Gampangkan" Aturan
Wakil Ketua Komisi II DPRK Aceh Barat, Said Riski Saifa. Foto: AJNN/Aidil Firmansyah.

ACEH BARAT - Pro Kontra dimulainya aktivitas PT.PBM kini menjadi perbincangan yang menarik perhatian. Bagaimana tidak, silang pendapat juga terjadi antar anggota DPRK. Satu sisi ada yang mendukung investasi, sisi lain ada pula yang menekankan agar segala aturan seperti izin terpenuhi.

Begitupula dengan Said Riski Saifa, Wakil Ketua Komisi II DPRK Aceh Barat tersebut, ikut memberi tanggap. Sebagai pendatang baru di kursi panas dewan, dirinya sepakat untuk memberikan pencerahan kepada perusahaan agar tidak menggampangkan aturan yang ada. 

“Kan ibarat orang bikin Surat Izin Mengemudi (SIM), kalau SIM-nya belum jadi, berarti ya belum boleh bawa kendaraan bermotor. Begitu juga tentang izin yang lain. Yang paling penting jangan sampai masyarakat nantinya menjadi korban kepentingan,” kata Riski kepada AJNN, Kamis (25/11/2021).

Bukan anti, kata dia, dukungan investasi harus pula dibarengi dengan terpenuhinya legalitas dan dokumen lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar di kemudian hari, hadirnya perusahaan khususnya di bidang pertambangan tak menuai konflik sosial baru.

Meski dikejar deadline produksi barang, sungguh tidak dibenarkan apabila ada perusahaan yang mengabaikan sisi-sisi tertentu yang memang wajib untuk ditaati dan dipatuhi.

“Kita mendukung segala jenis investasi yang masuk ke Aceh Barat, cuma legalitas administrasi juga harus mengikuti aturan yang berlaku. Kalau semua digampangkan, tentunya ini menjadi cermin bagi perusahaan berinvestasi,” ujarnya.

Baca Selanjutnya...
Halaman 12

Berita Terkini