Unduh Aplikasi

Koin untuk BPJS: Pemerintah Aceh Didesak Kembalikan Sistem JKA

Koin untuk BPJS: Pemerintah Aceh Didesak Kembalikan Sistem JKA
Aksi penggalangan koin untuk BPJS Kesehatan. Foto: Ist

ACEH BARAT - Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA) mengajak masyarakat menyumbang koin untuk Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) guna membantu defisit anggaran di lembaga asuransi kesehatan milik pemerintah tersebut.

Ajakan itu dilakukan lewat aksi penggalangan koin untuk BPJS Kesehatan yang dilakukan di Simpang Kisaran, Meulaboh, Senin (11/11) sore kemarin.

Aksi yang merupakan sindiran itu sebagai bentuk penolakan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar seratus persen, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 atas perubahan Perpres nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Koordinator aksi Muhammad Abrar, mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen itu sangat miris. Lantaran pemerintah bukannya memperhatikan nasib rakyatnya, namun malah menghabur-hamburkan uang negara dengan pembelian mobil dinas mewah bagi para menteri.

"Di tengah naiknya iuran BPJS, pemerintah malah membeli mobil dinas untuk para menteri dan mengalokasikan dana hingga triliunan rupiah untuk membangun ibu kota baru, padahal dana yang besar tersebut bisa digunakan untuk menutupi devisit anggaran yang sedang dialami BPJS, sehingga tak lagi masyarakat yang menjadi beban," kata Abrar.

Menurutnya, kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan tersebut merupakan penindasan yang dilakukan pemerintah atas rakyatnya, bahkan dinilai melenceng dari konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Dimana, kata dia, pada pasal 28 H ayat 1 yang menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan apa yang termakhtub pada pasal tersebut, kata dia, juga senada dengan Senada dengan UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 4 dan 5 ayat 1, 2 dan 3.

"Kami masih ingat beberapa kejadian masalah kesehatan seperti penolakan perawatan terhadap pasien miskin, buruknya pelayanan kesehatan, penahanan bayi pulang oleh rumah sakit, dan kejadian-kejadian lainnya," ungkapnya.

"Apabila kenaikan iuran ini tetap dilaksanakan maka akan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan jaminan kesehatan," tambahnya.

Ironisnya, kata dia, kenaikan iuran BPJS Kesehatan terjadi ditengah impitan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat Indonesia, karena sulitnya mendapatkan lapangan kerja. Namun ironisnya pemerintah malah menaikan iuran BPJS kesehatan hingga dua kali lipat, sehingga semakin memberatkan beban hidup masyarakat banyak.

"Kami mendesak pemerintah pusat untuk melakukan penghapusan sistem BPJS Kesehatan yang telah mengkhianati UUD 1945," ujarnya.

Selain itu, ia juga mendesak Pemerintah Aceh mengembalikan sistem jaminan kesehatan dari Jaminan Kesehatan Nasional ke Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), sebagaimana Aceh daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat secara mandiri.

"Koin yang sudah digalang ini akan kami serahkan pada 12 November, bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional. Kepada masyarakat, kami juga mengajak warga untuk menyumbang koin guna membantu meringankan devisit anggaran, sehingga pemerintah bisa membatalkan kenaikan iuran BPJS," katanya.

Komentar

Loading...