Unduh Aplikasi

Koalisi Parlok Juga Tolak Hasil Pleno Rekapitulasi Suara DPRA di Aceh Besar

Koalisi Parlok Juga Tolak Hasil Pleno Rekapitulasi Suara DPRA di Aceh Besar
Sejumlah petinggi partai lokal di Aceh Besar saat menggelar jumpa pers. Foto: AJNN.Net/Rahmat Fajri

ACEH BESAR - Sejumlah partai politik lokal di Aceh Besar yaitu Partai daerah Aceh (PDA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai SIRA, dan Partai Aceh (PA) menolak hasil pleno rekapitulasi suara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang telah dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar.

Penolakan tersebut karena beberapa persoalan yakni masalah daftar pemilih di Aceh Besar, hasil rekap kecamatan, dan salinan form C-1 dan DA-1 ganda.

Ketua Harian PDA Aceh Besar, Tgk Mufadhal Zakaria mengungkapkan, mereka telah bersepakat menolak secara tegas hasil tersebut karena diduga banyak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu di Aceh Besar, dan mereka diminta harus bertanggung jawab.

"Kami sudah melaporkan seluruh penyimpangan, kecurangan dan pelanggaran yang terjadi ke Bawaslu, dan tentunya itu menjadi temuan yang sudah direkomendasikan ke pihak KIP Aceh Besar," kata Mufadhal Zakaria, Rabu (8/5).

Penasehat PNA Aceh Besar, Irmansyah menjelaskan mereka telah menemukan daftar pemilih tetap yang tidak sesuai dengan SK KIP Nomor 31/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/IV/2019 tentang penetapan pemilih tetap dengan jumlah 266.700. Sedangkan disisi lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memerintahkan kepada KIP Aceh Besar untuk menggunakan DPTHP-2 tertanggal 15 Desember 2018 berjumlah 266.005 pemilih.

Mereka juga menemukan jumlah suara pemilih yang melebihi DPT di tingkat DPRA yakni mencapai 273.530. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar hukum penghitungan suara ulang di TPS yang terindikasi terjadinya penggelembungan.

Sekretaris DPW-PA Aceh Besar, Bahtiar menambahkan adapun pelanggaran lainnya itu pemilih yang melebihi DPT ini juga berlangsung di tingkat DPRK. Mereka menemukan dalam analisa DPT untuk DPRK Kabupaten Aceh Besar dimana jumlah suara pemilih melebihi DPT.

Bahtiar menuturkan, berdasarkan hasil analisa rekapitulasi daftar pemilih, data penggunaan surat suara sah dan tidak sah untuk tingkat DPRA dan DPRK dari rekap pleno PPK Se Aceh Besar. Karena itu mereka menyimpulkan telah adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Tak hanya itu, mereka juga menemukan pelanggaran dalam penggelembungan suara di 15 kecamatan, 115 Desa/Gampong dan 220 TPS di Kabupaten Aceh Besar.

"Temuan lainnya, kami menemukan terdapat perubahan DA-1 kecamatan yang di ubah tanpa diketahui oleh saksi partai lainya sebagaimana yang terjadi di kecamatan Leupueng, Kecamatan Seulimuem, Kecamatan Kuta Cot Glie, dan kecamatan Peukan Bada," kata Ketua Fraksi PA DPRK Aceh Besar itu.

Komentar

Loading...