Unduh Aplikasi

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Gubernur Perpanjang Dua Ingub Moratorium

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Gubernur Perpanjang Dua Ingub Moratorium
Surat Koalisi Masyarakat Sipil kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf

BANDA ACEH - Koalisi Masyarakat Sipil Aceh untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan mendesak Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf untuk segera melakukan perpanjangan terhadap dua Intruksi Gubernur (Ingub) Aceh tentang moratorium kelapa sawit dan pertambangan.

Koalisi masyarakat sipil Aceh yang terdiri dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni LBH Banda Aceh, WALHI Aceh, MaTA, GeRAK Aceh, JKMA Aceh dan HAkA ini, juga sudah melayangkan surat permohonan kepada Gubernur Aceh perihal perpanjangan Ingub yang akan berakhir tersebut pada Selasa, 5 Juni 2018.

Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Aceh, Mustiqal Syah Putra mengatakan dalam pertengahan Juni 2018, dua Ingub Aceh tentang moratorium akan berakhir, namun sejauh ini belum terlihat adanya proses perpanjangan yang dilakukan Pemerintah Aceh.

Kata Mustiqal, Ingub nomor 04/INSTR/2017 Tentang Perpanjangan Moratorium Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh akan berakhir pada 12 Juni 2018. Sedangkan Ingub nomor 05/INSTR/2017 tentang Perpanjangan Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara berakhir pada 15 Juni 2018.

"Kami yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan mendorong Gubernur Aceh kembali melakukan perpanjangan terhadap dua ingub tersebut," tutur Mustiqal Syah Putra, Jum'at (8/6).

Mustiqal menjelaskan, Ingub tersebut merupakan produk kebijakan yang lahir sejak kepemimpinan Aceh dipimpin oleh Zaini Abdullah dengan masa berlaku satu tahun, mulai Oktober 2016 hingga Oktober 2017. Kemudian, terjadi pergantian gubernur oleh Irwani Yusuf sebagai Pilkada 2017. Tetapi pada Desember 2017 kedua ingub ini terus diperpanjang selama enam bulan, sampai 12 dan 15 Juni 2018.

"Ada tiga hal mendasar yang mendorong sehingga lahirnya kedua ingub tersebut, yaitu karena konflik lahan dengan masyarakat, dampak lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan perkebunan maupun perusahaan pertambangan, dan guna menertibkan perusahaan tidak patuh terhadap izin yang telah diberikan," ujarnya.

Mustiqal menyampaikan kedua ingub ini memiliki substansi yang sangat baik dalam memperbaiki tata kelola hutan dan lahan di Aceh, salah satunya adalah untuk membentuk tim kerja guna melakukan evaluasi izin terhadap perusahaan yaitu membentuk tim evaluasi perusahaan perkebunan dan perusahaan pertambangan.

Di sektor pertambangan, lanjutnya, sejak pelimpahanan kewenangan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, saat ini terdapat 30 Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 65.835 Hektare (Ha). Artinya ada sebanyak 108 IUP yang telah berakhir/dicabut sejak tahun 2014-2018 dengan total luasan 751.481,21 Hektare.

"Karena itu, penting bagi Pemerintah Aceh melakukan upaya protektif hutan/lahan yang telah diselamatkan tersebut. Bahkan hal ini dapat menjadi potensi pengembangan perhutanan sosial/Hutan Adat dikemudian kedepannya," pungkas Direktur LBH Banda Aceh itu.

Selain itu, menurut Mustiqal, perlu dilakukan penataan kembali IUP yang tersisa, dimana sebanyak 7 IUP berada di kawasan hutan seluas 28.233 Ha, dimana 22.564 Ha berada di hutan lindung dan selebihnya di hutan produksi.

Tak hanya itu, saat ini juga masih ada “dosa” masa lalu yang belum dibayarkan perusahaan yaitu tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total 59,78 miliar, dimana Rp 41 miliar berasal dari 128 IUP yang telah berakhir masa berlakunya, sedangkan 30 IUP tersisa masih aktif.

Namun, Mustiqal menilai, sejak diterbitkan kedua ingub tersebut, Pemerintah Aceh belum membentuk tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ingub tersebut. Dengan demikian kedua ingub tersebut hanya sebatas penghentian penerbitan izin sementara terhadap dua sektor bidang usaha ini. Sedangkan konflik lahan dengan masyarakat, pencemaran lingkungan dan kepatuhan perusahaan terhadap izin tetap terjadi.

"Maka untuk itu, agar lebih efektif dan efisien segera membentuk tim kerja, agar segala permasalahan yang timbul akibat izin usaha perkebunan dan izin usaha pertambangan bisa segera diselesaikan," pinta Mustiqal Syah Putra.

Komentar

Loading...