Unduh Aplikasi

KNPI Pidie Minta Pemerintah Pusat Hargai Kekhususan Aceh Terkait Pilkada 2022

KNPI Pidie Minta Pemerintah Pusat Hargai Kekhususan Aceh Terkait Pilkada 2022
Ilustrasi. Foto: Net

PIDIE - Menanggapi terkait kekhususan Aceh tentang Pilkada Aceh berlangsung secara serentak di tahun 2022, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pidie meminta Pemerintah Pusat untuk menghargai kekhususan Aceh serta mendukung Pilkada Aceh dilaksanakan pada  2022 sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No 11 Tahun 2006 & Qanun Aceh No 12 tahun 2016 tentang Pilkada di Aceh. 

Ketua DPD KNPI Pidie Teuku Syahwal kepada AJNN, Kamis (17/2) mengatakan, pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 sudah jelas diatur dalam pasal 65 (2) UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Baca: KIP Diminta Hentikan Tahapan Pilkada, DPRA: KPU Tidak Sampaikan Apa-apa ke Kami

"Jika Pilkada Aceh tidak dilaksanakan di tahun 2022 maka dikhawatirkan akan memicu konflik baru antara Pemerintah Aceh dengan Pusat. Untuk itu Pemerintah Pusat harus tetap komit dan konsisten terkait pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 dengan rujukan pasal 65 ayat 2 UUPA terkait masa jabatan," ujarnya. 

Kata Syawal, jika Pilkada dilaksanakan serentak di 2024 dapat dipastikan Indonesia sama sekali belum siap karena akan sangat menguras psikologis baik penyelenggara maupun masyarakat pemilih. 

"Ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berarti. Di mana dampak Pemilu 2019 silam, telah banyak jatuh korban jiwa karena kelelahan. Jika dipaksakan pelaksanaan Pilkada serentak di 2024 tentu berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang dalam," kata Syawal. 

Selain itu, akan banyak daerah yang dipimpin oleh Penjabat sementara (Pjs) karena kepala daerah telah habis masa jabatannya. 

"Kami DPD KNPI Pidie juga kurang sepakat dengan mekanisme penunjukan Pjs pengganti kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum Pilkada 2024, karena Pjs bukan pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan kewenangannya sangat terbatas. Sementara ia bakal memimpin daerah satu hingga dua tahun anggaran," cetusnya. 

Pemerintah Aceh baik eksekutif, legislatif dan panitia penyelenggara harus sinergi dan sekaligus membentuk tim khusus untuk memperjuangkan Pilkada Aceh di 2022.

"Jika semua sudah satu sikap, pimpinan daerah, DPRA, penyelenggara, masyarakat sipil di Aceh sampai tokoh politik nasional, maka ini bisa berhasil," timpal Syawal. 

Komentar

Loading...