Unduh Aplikasi

Klarifikasi Atas Informasi Menyesatkan Yang Ditujukan Kepada KPK

Klarifikasi Atas Informasi Menyesatkan Yang Ditujukan Kepada KPK
Foto: CNN Indonesia

BANDA ACEH - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah memberikan klarifikasi terkait sejumlah informasi keliru dalam tayangan acara televisi "Mata Najwa", Rabu (9/10) kemarin, terhadap lembaga anti rasuah tersebut.

Sebelumnya, ia tekankan KPK sangat menghargai kritik dan pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya. Dan selama ini, pengawasan tersebut berjalan dengan sangat baik.

Sejumlah insitusi yang mengawasi KPK diantaranya, DPR-RI melalui berbagai kewenangan BPK-RI dari aspek keuangan, masyarakat luas, hingga pengawasan teknis perkara baik melalui praperadilan ataupun berbagai lapis pengadilan untuk menguji bukti-bukti yang dimiliki KPK.

Sedangkan terkait dengan Informasi dan pernyataan narasumber di acara tersebut, KPK mendapatkan cukup banyak pertanyaan, baik dari masyarakat dan juga media.

"KPK melihat terdapat sejumlah Informasi keliru yang jika tidak diklarifikasi secara tepat pada publik maka beresiko menyesatkan publik," ujar Febri Diansyah dalam rilis yang diterima AJNN, Kamis (10/10) malam.

Lanjut Febri, hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab KPK untuk menyampaikan Informasi yang benar pada masyarakat. Maka dari itu, pihaknya merasa perlu menyampaikan beberapa klarifikasi, terhadap 3 isu krusial.

Pertama, KPK memastikan selalu membuat Laporan Tahunan. Hal ini sekaligus sebagai bantahan terhadap pernyataan KPK tidak pernah membuat laporan tahunan. KPK telah menyusun laporan ini dan mengirimkan pada DPR, Presiden, BPK dan instansi lain yang terkait.

Khusus Laporan Tahunan 2018, kami menggunakan format baru yang menekankan pada grafis agar lebih mudah dipahami dan dikonsumsi generasi saat ini dan juga masyarakat secara luas.Pada laman tersebut dapat ditemukan Laporan Tahunan KPK hingga tahun 2018 lalu. Laporan ini berisi tentang kinerja KPK secara keseluruhan

"Selain itu, KPK juga mempublikasikannya di website https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan. Laporan tahunan merupakan salah satu produk rutin yang wajib kami susun dan disampaikan pada DPR, Presiden, BPK dan juga publik," jelasnya.

Tidak hanya laporan tahunan, KPK juga mempublikasikan Laporan Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan pelayanan Informasi publik. Dokumen laporan ini juga dengan mudah dapat diakses di website www. kpk.go.id

"Sehingga, kami memastikan jika ada pihak yang mengatakan KPK tidak membuat laporan tahunan, maka hal tersebut adalah Informasi yang tidak benar dan tidak layak dipercaya," tegasnya.

Kedua, berkenaan dengan barang sitaan berbeda dengan barang rampasan. Terdapat kekeliruan pemahaman ketika disampaikan bahwa ada barang sitaan yang tidak dimasukan ke kas Negara.

Pernyataan ini, berangkat dari ketidakmampuan membedakan antara barang rampasan dengan barang sitaan. Penyitaan dilakukan sejak proses Penyidikan, sedangkan apakah sebuah barang yang disita dapat dirampas atau tidak, hal tersebut bergantung pada putusan hakim.

Misalnya, terkait adanya penyitaan emas batangan namun tidak masuk ke kas negara. Informasi tentang penyitaan emas atau perhiasan dalam perkara dengan terpidana Walikota Madiun, Bambang Irianto yang ditangani KPK tahun 2017 silam, juga disampaikan pada publik melalui pemberitaan media.

Saat penyidikan, KPK menyita emas batangan sebanyak 1 Kilogram. Akan tetapi, karena Hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya memerintahkan barang sitaan tersebut dikembalikan kepada pihak terpidana, maka KPK wajib melaksanakan putusan tersebut dan mengembalikannya pada 9 Juli 2018.

"Dalam kondisi tertentu Hakim dapat memerintahkan dilakukan perampasan, atau digunakan untuk perkara lain, atau dikembalikan pada pemiliknya. Justru salah jika KPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan tersebut," ujarnya.


Kemudian, terkait penyerahan kebun kelapa sawit.
Ini juga merupakan Informasi yang keliru, karena KPK tidak pernah menyita kebun sawit. Informasi yang benar adalah, dalam dengan terdakwa M Nazaruddin, pada putusan tertera perampasan untuk negara yakni aset PT Inti Karya Plasma Perkasa beserta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut.

Karena Hakim memerintahkan dilakukan perampasan aset, maka tindak lanjutnya adalah eksekusi dan lelang yang dilakukan KPK bersama KPNKNL, Kementerian Keuangan.

"Aset tersebut telah dilelang pada 16 Juni 2017 melalui KPKNL Pekanbaru yang telah menetapkan pemenang lelang atas nama PT Wira Karya Pramitra, kata Febri.

Ketiga, praktek penipuan menggunakan indentitas mirip KPK atau KPK Gadungan. Terdapat tuduhan yang disampaikan dalam forum tersebut, seolah-olah isu KPK gadungan dibuat untuk menutupi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Dapat dipastikan hal itu tidak benar, bahkan KPK bekerjasama dengan Polri dalam memproses para pelaku pemerasan atau penipuan yang mengaku-ngaku KPK. Pada tahun 2018 setidaknya telah diproses 11 perkara pidana oleh Polri terkait hal tersebut dengan 24 orang sebagai tersangka,

Pada periode Bulan Mei – Agustus 2019, KPK menerima 403 aduan tentang pihak-pihak yang mengaku KPK tersebut, diantaranya melalui Call Center 198 yang kemudian diidentifikasi lebih lanjut oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat.

Aduan ini antara lain terkait dengan pemerasan. Korban akan diinformasikan sebagai tersangka TPPU dan dimintai sejumlah uang untuk mengamankan asetnya agar tidak disita KPK, ada pula terkait dengan penguman penerimaan Pegawai baru KPK. Selain itu, ada juga pembuatan situs kpk-online yang menayangkan berita seolah-olah bersumber resmi dari KPK.

"Klarifikasi mengenai KPK palsu tersebut sudah pernah dilakukan melalui siaran pers di website KPK, doorstop kepada media, dan di media sosial," terang Febri.

"Selain itu, KPK juga meminta masyarakat untuk melaporkan ke kantor kepolisian setempat atau KPK jika menemukan pihak-pihak yang mengaku sebagai KPK dan diduga melakukan pelanggaran. Masyarakat dapat melaporkannya ke KPK melalui call center 198," pungkasnya

Komentar

Loading...