Unduh Aplikasi

Bandara Rembele

KJPP Medan belum serahkan laporan taksiran ganti rugi lahan

BENER MERIAH - Pemerintah Daerah (Pemda) Bener Meriah, hingga kemarin belum terima hasil taksiran harga ganti rugi lahan masyarakat yang ditimbun untuk perluasan Bandar Udara (Bandara) Rembele dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh dan tim penaksir dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) cabang Medan selaku pemegang kontrak.

Hasil rapat pada Senin 20 Oktober 2014 di Banda Aceh menyebutkan, tim penaksir dari KJPP Medan dan BPN Aceh sebagai pemegang kontrak pembebasan ganti rugi lahan warga yang ditimbun untuk perluasan Bandara Rembele. Dalam jangka waktu dua hingga tiga hari kedepan terhitung pada Senin 20 Oktober itu, pemegang kontrak akan mengumumkan hasil taksirannya.

“Sampai saat ini saya belum terima hasil taksiran itu,” ujar Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani melalui selulernya usai Jum’at (24/10).

Kata dia setelah hasil taksiran lahan diperoleh, barulah nantinya pemegang kontrak akan turun ke Bener Meriah dan menjumpai masyarakat untuk persetujuan harga yang telah ditentukan oleh tim.

Taksiran harga yang telah disetujui oleh masyarakat nantinya tambah Ruslan, barulah Dinas Keuangan Aceh (DKA) melakukan pembayaran yang ditransfer langsung ke rekening masyarakat bersangkutan.

“Itupun kalau masyarakat setuju dengan harga yang ditentukan, kalu tidak berarti nanti kita musyawarah lagi,” ujarnya.

Dalam hal ganti rugi lahan warga tambahnya, pemerintah daerah hanya memonitoring, evaluasi dan sebagai penyambung ke provinsi. Tetapi pihaknya tetap mendesak pemerintah Aceh mempercepat pembebasan lahan yang telah ditimbun untuk perluasan Bandara Rembele itu.

Sebagaimana diketahui, proses perluasan Bandara Rembele dihentikan, karena warga pemilik lahan pada Kamis 16 Oktober 2014 melakukan protes.

Aksi tersebut dipicu karena warga yang lahannya digunakan untuk perluasan bandara namun belum diberikan hak ganti rugi.

NUSI

Komentar

Loading...