Unduh Aplikasi

Kisruh Pembagian AKD, KAB Dinilai Ingin Kuasai Seluruh Ketua Komisi

Kisruh Pembagian AKD, KAB Dinilai Ingin Kuasai Seluruh Ketua Komisi
Ketua Fraksi Demokrat, T Ibrahim menyampaikan protes kepada Ketua DPRA, Dahlan Jalaluddin terkait pembagian AKD. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Wakil Ketua Umum DPP Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SIGAP), Lismijar, menyayangkan sikap Ketua DPRA, Dahlan Jalaluddin yang dinilai tidak menghiraukan interupsi para angota dewan dari koalisi non Koalisi Aceh Bermartabat (KAB).

Menurutnya sikap arogansi Ketua DPRA yang melanjutkan rapat pascaskorsing sidang menjelang pelaksanaan salat Ashar dianggap brutal karena langsung mengambil kesimpulan untuk mengesahkan komposisi AKD sesuai kehendaknya secara sepihak dan lansung menutup rapat paripurna dengan mengabaikan interupsi anggota dewan dari anggota fraksi lainnya.

"Praktek sidang paripurna semacam ini terlihat brutal yang memperlihatkan sikap ambisius Dahlan yang sangat mendominasi," kata Lismijar.

Ia juga menilai Ketua DPRA dalam sidang paripurna penyusunan AKD kamarin, telah jauh mengabaikan masukan positif dari para wakil ketua agar mengunakan azas musyawarah mufakat, sehingga tidak menimbulkan perpecahan yang semakin serius diantara kubu KAB dan non KAB.

"Kalau secara legal, koalisi non KAB dinilai berpeluang sama secara politik dan konstistusional untuk membentuk AKD versi non KAB. Hal ini karena publik menilai jika hasil keputusan paripurna kemaren bermasalah dan cacat hukum," ujarnya.

Baca: Minus Tiga Fraksi, Berikut Susunan Lengkap AKD DPRA

Secara logika politik, kata Lismijar, bisa dipahami kalau semua unsur pimpinan di DPRA tersebut adalah referentasi politik, atau menjadi juru kepentingan dari fraksinya masing-masing. Tetapi pada sisi yang lain, karena melekat fungsi koordinasi seperti pada Ketua DPRA yang bersifat kolektif kolegial, dia seharusnya bisa berkomunikasi secara elegan dan tidak ambisius pada kepentingan kubunya.

"Kami ikut mengamati jalannya persidangan secara langsung di gedung DPRA dari awal hingga penutupan sidang, menunjukan geligat kubu koalisi KAB memang cenderung bersikap egois. Kubu KAB terlihat ngotot ingin menguasai menjadi pimpinan ketua komisi di seluruh AKD," ungkapnya.

Indikasi ini, tambah Lismijar, terlihat ulang dengan trik yang dimainkan KAB yang mendisbutrisikan ulang komposisi anggotanya secara tidak preseduran dan inkonstistuinal. Padahal beragam aksi protes dari koalisi non KAB terhadap pengesahan susunan komposisi AKD yang mereka usulkan kembali tidak dimungkinkn secara tatip, karena daftar usulunan komposisi anggota AKD pada sidang sebelumnya dinilai sah karena belum dicabut dan dibatalkan menurut tafsiran versi non KAB.

"Kami meminta kepada Mendagri segera ambil alih konflik AKD di DPRA karena dinilai akan berdampak luas dan signifikans mengganggu kinerja pemerintah nantinya," kata Lismijar.

Ia menjelaskan kalau praktek politik kekanak-kanakan semacam ini dinilai tidak produktif untuk pembelajaran politik bagi generasi Aceh masa yang akan datang.

"Kami meminta kepada semua pihak yang terlibat kekisruhan agar menahan diri agar untuk tetap berkomitment dan konsisten bisa mengawal ide perubahan untuk masa depan Aceh yang lebih cemerlang," kata Lismijar.

Komentar

Loading...