Unduh Aplikasi

KIP Sampaikan ke KPU, Pilkada Aceh Dilaksanakan 2022

KIP Sampaikan ke KPU, Pilkada Aceh Dilaksanakan 2022
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyampaikan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh pada 2022 mendatang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Komisioner KIP Aceh, Munawar Syah mengatakan, secara kelembagaan dalam rapat pimpinan (Rapim), KIP Se Aceh pada 22 sampai 24 Desember 2019 kemarin. Menyimpulkan ketegasan bahwa Aceh siap menyelenggarakan Pilkada pada 2022.

"KIP Aceh juga sudah menyampaikan terkait proyeksi penyelenggaraan Pilkada Aceh tahun 2022 kepada KPU RI dalam muatan isu-isu strategis dan DIM pada Rapimnas KPU dengan KPU Provinsi dan KIP Aceh di Yogyakarta akhir November 2019 lalu," kata Munawar Syah kepada AJNN, Sabtu (28/12).

Munawar menyampaikan, pelaksanaan Pilkada di Aceh merujuk pada ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Disebutkan, penyelenggaraan pemilihan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali.

Kemudian, lanjut Munawar, dalam pasal 199 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga menguatkan bahwa ketentuan dalam UU tersebut berlaku bagi penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Papua dan Papua Barat.

"Ketentuan dalam UU itu berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam UU tersendiri," ujarnya.

Selain itu, kata Munawar, pada Rapim KIP Se Aceh 22 sampai 24 Desember kemarin, mereka juga telah menyimpulkan beberapa catatan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Aceh.

Salah satunya mengenai penegasan kesiapan KIP sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan untuk melaksanakan Pilkada Aceh secara serentak pada 2022 mendatang.

KIP mengharapkan, Pemerintah Aceh bersama DPRA harus secepatnya membangun komunikasi serta konsolidasi tentang kesiapan penyelenggaraan Pilkada di Aceh kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"KIP Aceh secara kelembagaan pasti akan terus mengkonsolidasikan kesiapan pilkada di Aceh kepada KPU RI, juga semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah Aceh, DPRA, Partai Politik dan stakeholder lainnya," tegas Munawar.

KIP Aceh, lanjut Munawar, menyadari betul kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada mereka. Tetapi dalam penyelenggaraan pemilihan di Aceh, dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan.

"Kami sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan terikat sumpah jabatan untuk siap menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di Aceh, tentunya dengan dukungan semua pemangku kepentingan di Aceh," pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam pasal 21 ayat (9) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Telah diatur mengenai persiapan penyerentakan pilkada dan pemilu pada tahun 2024.

Namun, untuk Aceh dinilai tetap dapat menyelenggarakan Pilkada pada 2022, hal itu sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Komentar

Loading...