Unduh Aplikasi

KIP Diminta Hentikan Tahapan Pilkada, DPRA: KPU Tidak Sampaikan Apa-apa ke Kami

KIP Diminta Hentikan Tahapan Pilkada, DPRA: KPU Tidak Sampaikan Apa-apa ke Kami
Gedung DPRA. Foto: Net

BANDA ACEH - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muhammad Yunus M. Yusuf, mengaku pihaknya tidak mendapatkan pemberitahuan apapun terkait instruksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang meminta KIP Aceh agar tidak menjalankan tahapan pilkada.

Padahal, kata Yunus, saat surat instruksi itu keluar, KIP Aceh pada 19 Januari 2021 sudah menetapkan putusan tahapan pilkada. Pihakanya langsung berkonsultasi dengan KPU RI di Jakarta.

"Anehnya, KPU RI tidak menyampaikan apa-apa sama kami. Padahal sebelum surat itu keluar, sekitar pukul 11.00 WIB, kami bertemu KPU RI. Tapi sorenya surat itu sudah keluar dimana KIP Aceh diinstruksikan menunggu putusan tahapan," kata Yunus kepada wartawan usai Rapat Dengar Pendapat di Ruang Badan Musyawarah DPRA, Rabu (17/2/2021).

Menurutnya surat instruksi yang dikeluarkan KPU RI kepada KIP Aceh itu sudah terlambat. Sebab pada 6 Januari 2021, KIP Aceh sudah menyurati KPU RI meminta tanggapan terkait putusan tahapan pilkada.

Baca: KIP Mengeluh Pemerintah Aceh Tak Berikan Anggaran untuk Pilkada

"Namun nggak ada balasan dari KPU RI. Jadi kesimpulannya KIP pada 19 Januari langsung menetapkan putusan tahapan pilkada," jelasnya.

Meski, begitu kata Yunus, surat tersebut tidak menegaskan bahwa KIP Aceh tidak bisa menjalankan putusan tahapan.

"Menunda bahasanya. Dan saat kita koordinasi dengan Mendagri tidak disebutkan Aceh harus Pilkada 2022 dan juga 2024," pungkasnya.

Komentar

Loading...