Unduh Aplikasi

KIP dan Panwaslih Aceh Jaya Dilaporkan ke DKPP

KIP dan Panwaslih Aceh Jaya Dilaporkan ke DKPP
Ketua YARA Aceh Safaruddin bersama Hamdani melaporkan Panwaslih dan KIP Aceh Jaya ke DKPP. Foto: Ist

BANDA ACEH – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melaporkan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Jaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), Selasa (29/11).

Ketua YARA Aceh Barat dan Aceh Jaya Hamdani mengaku alasan melaporkan KIP dan Panwaslih Aceh Jaya ke DKPP karena kedua penyelenggara pemilu ini mengabaikan dan menetapkan Yusri sebagai salah satu calon Wakil Bupati Aceh Jaya dengan dokumen ijazah yang tidak sesuai dengan PKPU No 10 tahun 2016.

“KIP dilaporkan karena mengeluarkan SK penetapan KIP Aceh Jaya Nomor 23 tahun 2016 tentang penetapan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya tanggal 24 Oktober 2016,” kata Hamdani.

Sementara, panwaslih dilaporkan karena menolak laporan dirinya dengan alasan tidak mencukupi syarat formil dan materil serta tidak melampirkan surat penempatan atau surat tugas dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh di Aceh Jaya. Padahal dirinya dalam pengaduannya pada tanggal 16 November 2016 bukan atas nama YARA, tapi mewakili masyarakat. 

“Kami mempermasalahkan keabsahan ijazah dari Yusri, Surat Keterangan Penganti Ijazah/STTB hilang Nomor 421.1/58/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Sekolah Hj. Nurmala, S. Pd tidak mencantumkan nomor Induk siswa, usia lulus SD 18 tahun menurut surat tersebut karena tahun kelahiran Yusri 1961 sedangkan lulusnya tahun 1979,” ungkapnya.

Bahkan, Hamdani menjelaskan format surat keterangan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan penganti ijazah/surat tanda tamat belajar, dan penerbitan surat keterangan penganti ijazah/surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah, surat keterangan tersebut juga menyatakan bawa Yusri lulus mengikuti ebtanas pada SD Negeri 2 Krueng Sabe, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya pada tahun 1979.

“Sedangkan pada tahun 1979 belum berlaku ebtanas dan Krueng Sabee masih dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat. Untuk ijazah Tsanawiyah yang dikeluarkan tanggal 13 mei 1983, dan Madrasah Aliah yang dikeluarkan pada 8 Juni 1985, keduanya tidak dileges oleh instansi yang berwenang, hanya dileges oleh Komite Pemenangan Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya, hal ini tidak sesuai dengan PKPU No 10 tahun 2016 keputusan KIP Aceh Jaya No 17 tahun 2016 bahwa foto copy ijazah/ surat tanda tamat belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon,” jelas Hamdani.

Dirinya menilai Panwaslih dan KIP Aceh Jaya dianggap melanggar kod etik penyelengaraan pilkada, dimana penyelenggara harus profesioanal, teliti,cermat, transparan dan tidak boleh memihak.

“Laporan kami bernomor 226/V-P/L-DKPP/2016 yang di tandatangani oleh Ratna pada tanggal 29 November 2016,” jelasnya.

Komentar

Loading...