Unduh Aplikasi

KIP Banda Aceh Kekurangan Anggaran

KIP Banda Aceh Kekurangan Anggaran
BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh telah mengusulkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 sebesar Rp 24.3 miliar.

Ranisah, SE, Anggota KIP Kota Banda Aceh menyampaikan, kebutuhan anggaran pilkada tersebut diusulkan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, terdapat kegiatan yang beban pembiayaannya menjadi tanggungan penyelenggara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota, seperti pembiayaaan pengadaan alat peraga kampanye pasangan calon.

"Kemudian ada kenaikan besaran honorarium penyelenggara pilkada ditingkat PPK, PPS, KPPS dan PPDP, dan besarannya sudah diatur dengan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak Tahun 2017," kata Ranisah, Rabu (23/3).

Dalam pertemuan KIP Kota Banda Aceh dengan Walikota, kata Ranisah, pemkot sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14 miliar dalam APBK Tahun 2016.

"Masih banyak kekurangan dari yang diusulkan KIP. Ini kewajiban kami penyelenggara untuk memastikan kebutuhan pendanaan Pilkada Kota Banda Aceh," jelasnya.

Sementara itu, Ketua KIP Kota Banda Aceh, Munawar Syah menyampaikan bahwa pengaturan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2017 ini berbeda dengan pemilukada tahun 2012 yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran.

"Kami sudah sampaikan masalah ini dengan pertemuan dengan wali kota dan DPRK agar menjadi perhatian, karena pilkada adalah urusan wajib yang menjadi prioritas penganggarannya dalam APBK.

Padahal, kata Munawar, KIP sejak bulan Maret 2015 telah menyampaikan kepada wali kota dan DPRK tentang penganggaran kebutuhan pendanaan pilkada dipastikan penganggarannya dalam APBK tahun 2016. Sebab tahapan dan program kegiatan pilkada serentak tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2016.

"Gubernur Aceh juga sudah menyurati bupati/wali kota tanggal 31 Agustus 2015, perihal pengalokasian pendanaan pilkada serentak di Aceh tahun 2016-2017, bahkan secara khusus hal ini sudah dibahas dalam Raker Pemerintah Aceh dengan kab/kota dan KIP Se-Aceh yang dihadiri utusan Kemendagri pada tanggal 29 Oktober 2015 yang lalu," ujarnya.

Untuk memenuhi kekurangan kebutuhan anggaran Pilkada di Kota Banda Aceh, jelas Munawarsyah, dari yang diusulkan KIP, solusinya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 Pasal 18 (1) akan diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Munawar Syah menambahkan bahwa arahan dari KPU RI agar masing-masing KPU/KIP daerah untuk segera menyusun dan mengusulkan anggaran pilkada kepada pemerintah daerah setempat.

"KPU RI juga sedang merampungkan rancangan peraturan KPU tentang program dan tahapan pilkada serentak tahun 2017. Dimana tahapan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dijadikan sebagai dasar pencairan anggaran pilkada dijadwalkan pelaksanaannya pada bulan April 2016 dan NPHD tersebut memuat besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan pemilihan," jelasnya.

Komentar

Loading...