Unduh Aplikasi

KIP Aceh : Kami Siap Pilkada Dilaksanakan 2022

KIP Aceh : Kami Siap Pilkada Dilaksanakan 2022
Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Samsul Bahri mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh akan dilaksanakan pada 2022.  

Saat dihubungi AJNN, Samsul Bahri mengungkapkan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

"KIP Aceh siap melaksanakan pilkada 2022 sesuai UUPA nomor 11 tahun 2006, dimana pemilihan kepala daerah di Aceh berlangsung setiap lima tahun sekali," kata Samsul Bahri, kepada AJNN, Sabtu (5/12).

Kendati demikian, KIP Aceh tetap akan berkoordinasi dengan KPU pusat terkait pemilihan kepala daerah yang direncanakan akan berlangsung pada 2022.

"Kami tetap berkoordinasi dengan KPU RI terkait pilkada 2022, bukan minta Izin ya, karena dalam UUPA juga disebutkan KIP bagian dari KPU RI," tuturnya.

Samsul Bahri menyebutkan, pihaknya sedang menyiapkan rancangan tahapan pilkada Aceh untuk segera ditetapkan.

Sebelumnya, kata Samsul Bahri, KIP Aceh juga sudah menyerahkan perencanaan tahapan dan anggaran ke DPRA dan Pemerintah Aceh.

"Kita sudah menyelesaiakan perencanaan tahapan, perencanaan anggaran dan itu sudah kita serahkan ke DPRA dan Pemerintah Aceh, sekarang kita sedang merevisi tahapan mana yang kita-kira ada permasaalahan kita mantapkan dulu, dalam minggu ini akan kita tetapkan," sebutnya.

Samsul Bahri menyarankan, Pemerintah Aceh untuk terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga pilkada Aceh tetap berlangsung pada 2022.

"Saya pikir pemerintah tetap harus mengkoordinasi dengan Kemendagri agar Pilkada berlangsung 2022, kalau hanya duduk diam ini ditakutkan tidak akan terjadi, karena KIP hanya penyelenggara, kita kapanpun siap," tuturnya.

Terkait anggaran pilkada Aceh, KIP telah mengusulkan sebanyak Rp 214 miliar, usulan tersebut sudah termasuk tiga kabupaten/kota yang tidak memilih bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota yang ditanggung Pemerintah Aceh.

"Anggaran tersebut sudah termasuk tiga kabupaten/kota yang tidak memilih pimpinan daerah, dan biayanya terbesar karena itu kita yang tanggung," tutupnya.

Komentar

Loading...