Unduh Aplikasi

Kinerja Perbankan Aceh di Tengah Pandemi Covid-19

Kinerja Perbankan Aceh di Tengah Pandemi Covid-19
Teuku Munandar. Foto: For AJNN

Oleh: Teuku Munandar

Pada tanggal 5 Agustus 2020 lalu, BPS telah merilis data pertumbuhan ekonomi Aceh untuk triwulan II-2020. Dari rilis BPS, ekonomi Aceh tercatat mengalami kontraksi (tumbuh negatif) sebesar 1,82% (yoy).

Kondisi yang sama terjadi di seluruh provinsi di Pulau Sumatera, dengan kontraksi terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 6,66%, sementara kontraksi terendah di Provinsi Bengkulu yaitu 0,48%.

Bila ditelusuri lebih lanjut, kontraksi ekonomi terjadi hampir di seluruh regional Indonesia. Kontraksi terbesar terjadi di Jawa yang mencapai 6,69%, disusul kemudian masing-masing oleh Bali dan Nusa Tenggara (6,29%), Kalimantan (4,35%), Sumatera (3,01%), dan Sulawesi (2,76%). Hanya Maluku dan Papua yang mengalami pertumbuhan positif yaitu 2,36%.

Secara keseluruhan, ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Capaian kinerja ekonomi tersebut memang sudah diprediksi, mengingat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung telah mengganggu roda perekonomian, mulai di tingkat global, nasional, hingga daerah.

Apabila dilihat berdasarkan lapangan usaha, dari 17 kategori lapangan usaha dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hanya 7 sektor yang mengalami pertumbuhan positif (yoy) di triwulan II-2020 ini, salah satunya adalah jasa keuangan (4,04%).

Dengan kata lain, di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19, industri jasa keuangan masih dapat tumbuh meskipun melambat bila dibandingkan triwulan I-2020 yang mencapai 8,38%. Pertumbuhan positif sektor jasa keuangan tersebut terkonfirmasi dari data kinerja perbankan di Provinsi Aceh.

Dari sisi penyaluran kredit/pembiayaan yang merupakan urat nadi perbankan, pada Juni 2020 tercatat mencapai Rp 37,7 triliun, atau tumbuh sebesar 2,83% bila dibandingkan Juni 2019 yang sebesar Rp 36,6 triliun.

Terdapat perubahan komposisi penyaluran kredit/pembiayaan antara bank konvensional dan syariah. Bila pada Juni 2019 bank konvensional menguasai pangsa kredit yang mencapai 61%, pada Juni 2020 turun menjadi hanya 33%. Hal ini dikarenakan proses konversi perbankan konvensional ke syariah dalam rangka implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Lebih lanjut, pertumbuhan penyaluran kredit/pembiayaan oleh perbankan Aceh sayangnya tidak diikuti dengan pertumbuhan laba. Data per Juni 2020, laba perbankan Aceh tercatat sebesar Rp 260 miliar, turun 69% bila dibandingkan Juni 2019 yang sebesar Rp 850 miliar. Penurunan laba ini salah satu faktor utamanya diperkirakan sebagai dampak dari program restrukturisasi kredit akibat pandemi Covid-19.

Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak ketiga (DPK) oleh perbankan per Juni 2020 mencapai Rp 40,2 triliun, atau turun sebesar 5,23% bila dibandingkan Juni 2019 yang mencapai Rp 42,45%. Komposisi DPK sebesar Rp 40,2 triliun terdiri dari tabungan Rp 21,19 triliun, deposito Rp 10,78 triliun, dan giro Rp 8,25 triliun. Dari ketiga jenis DPK tersebut, hanya giro yang mengalami penurunan jumlah per Juni 2020 bila dibandingkan Juni 2019.

Apabila melihat penurunan jumlah DPK sementara di sisi lain jumlah penyaluran
kredit/pembiayaan mengalami kenaikan, menjadikan rasio Loan to Deposit/Financing Ratio (LDR/LFR) mengalami peningkatan. Rasio LDR (bank konvensional) atau LFR (bank syariah) merupakan rasio perbandingan antara jumlah kredit/pembiayaan dengan jumlah DPK. Semakin tinggi rasio tersebut, artinya fungsi intermediasi perbankan sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana (penyimpan) dengan pihak yang kekurangan dana (peminjam/debitur) semakin baik.

Rasio LDR/LFR perbankan Aceh per Juni 2020 tercatat sebesar 93,61%, lebih tinggi bila dibandingkan Juni 2019 yang hanya 86,28%. Rasio ini menunjukkan perbankan di Aceh semakin gencar menyalurkan kredit/pembiayaan.

Peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan Aceh ternyata diikuti dengan peningkatan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/Financing) atau yang biasa disingkat NPL (bank konvensional) dan NPF (bank syariah).

Per Juni 2020 jumlah NPL/NPF tercatat sebesar Rp 704 miliar (1,87%), naik sedikit bila dibandingkan Juni 2019 yang sebesar Rp 626 miliar (1,71%). Level NPL/NPF perbankan Aceh masih lebih rendah bila dibandingkan NPL nasional yang sebesar 3,11%, serta masih berada dibawah batas toleransi yaitu 5%.

Bila melihat jumlah asset perbankan Aceh, menjelang implementasi penuh Qanun LKS, porsi aset perbankan syariah semakin jauh meninggalkan perbankan konvensional. Per Juni 2019, aset perbankan konvensional masih 44% dari total aset perbankan. Namun per Juni 2020, aset perbankan konvensional menjadi hanya sebesar Rp 15,95 triliun (28% dari total asset), selebihnya sebesar Rp 40,9 triliun (72%) merupakan milik bank syariah. Proses konversi kantor perbankan konvensional menjadi syariah penyebab utama pergeseran secara signifikan jumlah aset perbankan tersebut.

Melihat data kinerja perbankan di atas, kita patut bersyukur bahwa perbankan di Aceh masih bisa berkinerja baik ditengah pandemi Comid-19. Kedepan semoga saja kinerja perbankan Aceh semakin membaik, dan berperan besar dalan mendorong pertumbuhan ekonomi, utamanya dalam hal penyediaan akses pembiayaan bagi UMKM Aceh.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit, tidak cukup bila hanya mengandalkan dana pemerintah melalui APBA/APBK. Untuk berperan strategis dalam perekonomian Aceh, tentunya perbankan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya nasabah penyimpan dana. Sebagai lembaga perantara, bank membutuhkan sumber dana yang cukup untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit/pembiayaan.

Oleh karenanya, pelaku ekonomi di Aceh baik perorangan, perusahaan, maupun pemerintah kiranya dapat melakukan penempatan dana pada perbankan yang ada di Aceh, sehingga uang yang terhimpun dapat disalurkan kembali kepada masyarakat Aceh.

Tidak perlu khawatir terhadap implementasi Qanun LKS, karena persiapan yang matang oleh bank syariah, serta dukungan dari bank konvensional sebagai pemilik bank syariah, menjadikan layanan dan produk yang tersedia di perbankan Aceh dapat tetap memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penulis adalah Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh

Komentar

Loading...