Unduh Aplikasi

KIARA: Omnibus Law Ancaman Bagi Masyarakat Pesisir dan Nelayan Tradisional

KIARA: Omnibus Law Ancaman Bagi Masyarakat Pesisir dan Nelayan Tradisional
Kapal nelayan berlabuh di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawaban Cirebon, Kamis, 28 Desember 2017. Foto: Ant - Aditya Pradana Putra

JAKARTA - Sekretaris Jendral KIARA, Susan Herawati menyebutkan UU Omnibus Law Cipta Kerja  menjadi ancaman bagi masyarakat pesisir dan nelayan tradisional.

Hal ini disebabkan berbagai kemudahan investasi yang diatur dalam UU tersebut dibuat tanpa mempertimbangkan hajat hidup masyarakat pesisir. Misalnya, pengaburan definisi nelayan tradisional yang akan berdampak sulitnya mengakses subsidi, pembinaan hingga perlindungan.

UU Cipta Kerja juga mendorong pembangunan pelabuhan skala besar untuk industri, penghapusan wewenang pemerintah daerah dalam izin peruntukan ruang, izin bagi kapal asing untuk memasuki perairan Indonesia, izin alih muatan di tengah laut, izin perubahan kawasan zona inti hingga tidak adanya pembatasan industri di pulau-pulau kecil.

"Sementara sanksi bagi perusak lingkungan hanyalah bersifat administratif, yang dianggap tidak memberi efek jera," ujar Susan Herawati dalam keterangan pers Kepada AJNN, Sabtu (5/12/2020). 

“Dalam hal apapun, apa yang kita lakukan adalah memastikan bahwa kita adalah tuan dan puan di tanah sendiri. Karena kita bukan turis. Saya tidak mau menakut-nakuti, tapi kedepannya ada hal yang harus kita perjuangkan bersama,” sambung Susan dengan tegas.

Sejumlah ancaman di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menurut Susan, pada akhirnya, mengharuskan nelayan tradisional untuk memperkuat diri, hingga mempererat solidaritas. 

Sementara itu Rignolda Djamaluddin, Direktur Perkumpulan Kelola mengatakan kedepannya nelayan tradisional harus lebih solid dan waspada dalam menghadapi konsep pembangunan yang bias darat. 

Dia mengajak nelayan tradisional untuk bersama-sama mempertahankan ruang hidup yang tersisa di pesisir Sulawesi Utara. Sebab, konstitusi menjamin kehidupan nelayan. 

“Omnibus Law tidak bisa menggugurkan UU HAM. Bahwa mereka (investor) berizin, mereka harus tahu kita bernelayan di sana. Jangan biarkan satu ruangpun diambil. Kalau itu terjadi, selesai. Tapi yang paling penting kita perlu melakukan konsolidasi untuk menyusun langkah strategis,” tegas Rignolda Djamaluddin.

Dalam satu dekade belakangan, pembangunan di wilayah pesisir nyaris berbanding lurus dengan angka perampasan ruang hidup dan ruang kelola masyarakat pesisir dan nelayan tradisional. Kondisi ini ditandai dengan lahirnya Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Tak lama setelah terbitnya Perpres 32 tahun 2011, Pemerintah telah mengidentifikasi 29 peraturan yang dinilai menghambat keberhasilan MP3EI, di antaranya 7 Undang-Undang, 7 Peraturan Pemerintah, 6 Peraturan Presiden, Keputusan dan Instruksi Presiden, serta 9 Peraturan Menteri.

Seiring pergantian tampuk kekuasaan, MP3EI sebagai terma politik tak banyak disebut-sebut. Meski demikian, kebijakan pembangunan Presiden Joko Widodo masih menampakan konsep serupa.

Contohnya, revisi sejumlah Undang-Undang lewat Omnibus Law Cipta Kerja adalah suatu metode yang dalam MP3EI disebut debottlenecking atau deregulasi. 

Dengan kata lain, peraturan maupun Undang-Undang yang dianggap menghambat investasi harus segera diganti bahkan ditiadakan.

Pada kenyataannya, banyak kalangan menilai, proses penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja tidak menunjukkan keberpihakan pada mayoritas rakyat Indonesia yang sedang menghadapi persoalan pandemi Covid-19.

Di samping itu padanan kata ‘Cipta Kerja’ dalam UU Omnibus Law, tak lebih dari cara membuka seluas-luasnya pintu bagi investasi privat-multi nasional, namun pada saat bersamaan, menutup peluang mayoritas rakyat Indonesia untuk menunjukkan kedaulatan di negerinya sendiri.

Fakta-fakta itu mendorong Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bersama Perkumpulan Kelompok Pengelola Sumber Daya Alam (KELOLA) dan Asosiasi Nelayan Tradisional (ANTRA) Sulawesi Utara, untuk menggelar konsolidasi. 

Sepanjang 10 hingga 14 November 2020, konsolidasi nelayan tradisional secara berturut-turut digelar di Kabupaten Minahasa, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara serta Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Komentar

Loading...