Unduh Aplikasi

Keuchik Kembalikan Uang, Kasus Dana Desa Gampong Neuheun Dihentikan

Keuchik Kembalikan Uang, Kasus Dana Desa Gampong Neuheun Dihentikan
Aparatur Gampong Neuhen, Kecamatan Batee mengembalikan kerugian keuangan negara yang disaksikan pihak Inspektorat Pidie dan Kejari Pidie. Foto: Ist

PIDIE - Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) Kabupaten Pidie menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 199.002.261 pada penggunaan Anggaran Pendapat Belanja Gampong (APBG) Gampong Neuheun, Kecamatan Batee, Pidie.

Kepala Inspektorat Pidie selaku APIP, Mustafa Kamal SH kepada AJNN, Kamis (12/9) mengatakan kerugian negara dalam penggunaan APBG Gampong Neuheun tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018.

Setelah dilakukan audit sejak Juli 2019 menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 199.002.261 termasuk pajak PPn dan PPH Rp 57.594.102, selanjutnya pajak galian C Rp 2.840.454 belum dibayar.

"Hasil audit menemukan kelebihan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh aparatur gampong. Kemungkinan mereka tidak paham," ujarnya.

Kerugian keuangan negara sudah dikembalikan oleh Keuchik Gampong Neuheun secara tunai sebesar Rp 138.567.705 kepada bendahara gampong untuk disetorkan kembali ke rekening gampong melalui perbankan

"Uang yang telah disetor tersebut akan menjadi Silpa tahun aggaran tahun 2020," ujarnya.

Sedangkan pajak PPn dan PPH Rp 57.594.102 dan pajak galian C Rp 2.840.454 akan disentor langsung sendiri oleh aparatur gampong setempat.

"Jika memang kerugian keuangan negara tidak dikembalikan dengan batas waktu yang diberikan selama 60 hari kerja atau 2 bulan maka akan ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie," katanya.

Sementara Kasi Pidana Khusus Kejari Pidie Naungan Harahap SH mengatakan, kasus temuan kerugian keuangan negara pada pengelolaan dana gampong di Gampong Neuheun tidak lagi ditindaklanjut dari penyelidikan ke penyidikan karena kerugian sudah dikembalikan.

Kasus temuan kerugian keuangan negara tersebut telah ditangani pihak APIP yang didasari oleh adanya Memorandum of Undersantanding (MoU) antara Kemendagri, Polri dan Kejaksaan.

"Kerugian keuangan negara sudah dikembalikan secara utuh bukan secara parsial maka tidak lagi dilanjutkan," kata Naungan.

iPustakaAceh

Komentar

Loading...