Unduh Aplikasi

Ketua Yayasan Politeknik Aceh Divonis Empat Tahun Penjara

Ketua Yayasan Politeknik Aceh Divonis Empat Tahun Penjara
Ilustrasi. Foto: Net
BANDA ACEH - Ketua Yayasan Politeknik Aceh Ramli Rasyid divonis empat tahun tiga bulan penjara karena terbukti melakukan korupsi dana hibah untuk perguruan tinggi tersebut Rp 1,5 milliar.

Selain menghukum ketua Yayasan majelis hakim, majelis hakim juga menjatuhi vonis kepada mantan bendahara Elfina diyayasan tersebut 5 tahun penjara.

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim diketuai Sulthoni didampingi Muhafuddin dan Zulfan Efendi sebagai hakim anggota di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Senin (25/4).

Kedua terdakwa tersebut dinyatakan terbukti bersalah bersama-sama melakukan korupsi di yayasan tersebut. Majelis hakim juga memvonis terdakwa Zainal Hanafi selaku Direktur Yayasan Politeknik Aceh dan terdakwa Sibran ketua pelaksana politeknik Aceh masing-masing 4 tahun penjara.

Selain kurungan badan, majelis hakim juga menghukum terdakwa, Ramli Rasyid, Zainal Hanafi dan Sibran membayar uang penganti masing-masing Rp 250 juta atau subsider dua bulan penjara.

Berdasarkan fakta dipersidangan, kata majelis hakim, politeknik Aceh pada tahun 2011 dan 2012 menerima dana hibah dari Direktorat Pendidikan Tinggi dan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp 11 milliar.

Pencairan dana tersebut ditandatangani oleh terdakwa Ramli Rasyid selaku ketua Yayasan dan terdakwa Elfina. Namun, dalam pengunaan dana hibah tersebut telah terjadi penyimpangan sebesar Rp 2,3 milliar.

"Terdakwa Ramli ikut menandatangani cek pencairan dana. Sementara terdakwa Zainal dan Sibran ikut membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan," kata majelis hakim.

Dari fakta persidangan, kerugian negara Rp 2,35 milliar tersebut diantaranya sebesar Rp1,2 miliar digunakan untuk membayar utang pembangunan rumah almarhum Mawardy Nurdin yang saat itu menjabat Wali Kota Banda Aceh. "Rumah tersebut sudah disita. Dan, selebihnya digunakan terdakwa Elfina yang kini tidak ada pertanggungjawabannya," ungkap majelis hakim pada persidangan.

Majelis hakim juga memberikan waktu kepada para terdakwa dan penasehat hukum serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menentukan sikap menerima putusan atau melakukan banding. "Kami memberikan waktu tujuh hari untuk menentukan sikap, menerima putusan atau melakukan upaya banding," kata majelis hakim.

Komentar

Loading...