Unduh Aplikasi

Ketua UPK Bandar Pusaka Diduga Selewengkan Dana Simpan Pinjam Rp 2,3 Miliar

Ketua UPK Bandar Pusaka Diduga Selewengkan Dana Simpan Pinjam Rp 2,3 Miliar
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH TAMIANG - Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang diduga melakukan penyalahgunaan dana Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) sebesar Rp 2,3 miliar.

Menurut informasi dihimpun AJNN, Jumat (13/10) penyelewengan dana simpan pinjam tersebut dilakukan oleh Ketua UPK Kecamatan Bandar Pusaka berinisial DA pada tahun 2016.

Praktik culas itu terungkap karena saldo kas yang dikelola pihak pengurus UPK saat ini jumlah anggaran yang dikucurkan melalui sumber program PNPM Mandiri Perdesaan ke Kecamatan Pusaka sejak tahun 2016 sudah tidak sesuai.

"Sekitar Rp 3,4 miliar lebih jumlah anggaran simpan pinjam yang dikelola UPK Bandar Pusaka sejak beberapa tahun lalu, saldo anggaran saat ini yang tersebar di masyarakat hanya Rp 1,1 Miliar. Sedangkan sebesar Rp 2,3 miliar tidak tahu rimbanya," kata Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bandar Pusaka, M. Amin.

Dana Rp 2,3 miliar dari Rp 3,4 miliar, kata M. Amin diduga tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Ketua UPK. Bahkan menurut informasi masyarakat ketua UPK sudah menghilang.

Dalam rapat internal dalam rangka pelaksanaan program kelembagan BKAK di Kecamatan Bandar Pusaka yang dilakukan pada tahun 2016 lalu, Ketua UPK sudah mengaku menggunakan uang simpan pinjam sebesar Rp 1,5 miliar untuk berinvestasi.

"Selain Rp 1,5 miliar juga memakai uang bunga sebesar Rp 800 juta. Jadi uang yang dipakai Ketua UPK waktu itu sebesar Rp 2,3 miliar untuk berinvestasi," kata M. Amin.

Dalam rapat tersebut, Ketua UPK mengaku akan membayar uang tersebut dalam waktu tiga minggu. Namun hingga dini hari uang tersebut belum dibayar oleh Ketua UPK.

Dikatakan M. Amin, terkait persoalan tersebut pihaknya telah melaporkan kepada pihak Kecamatan Bandar Pusaka dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat setempat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kabupaten Aceh Tamiang Tri Kurnia yang dikonfirmasi wartawan membenarkan telah menerima laporan tersebut. Saat ini upaya yang dilakukan menindak lanjuti laporan tersebut.

"Kami masih menunggu hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang, setelah itu kami akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut," kata Tri Kurnia.

Sementara itu, AJNN belum berhasil mengkonfirmasi Ketua UPK Bandar Pusaka DA. Nomor telepon yang dihubungi belum bisa tersambung.

Komentar

Loading...