Unduh Aplikasi

Ketua PKK Aceh Barat Dukung Pergub Cuti Hamil Enam Bulan

Ketua PKK Aceh Barat Dukung Pergub Cuti Hamil Enam Bulan
Ketua PKK Kabupaten Aceh Barat Herliyani. Foto: Darmansyah Muda
ACEH BARAT - Ketua Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Aceh Barat Herliyani, sangat medukung lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eklusif yang mengatur tentang cuti hamil dan melahirkan bagi kaum perempuan baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), honorer atau tenaga kontrak maupun PPPK selama enam bulan.

"Kami sangat mendukung peraturan ini, karena dengan adanya cuti melahirkan selama enam bulan ini telah memperhatikan hak kaum perempuan serta kesehatan bagi anak itu sendiri,” kata Herliyani kepada AJNN, Jumat (19/8).

Baca: Tetapkan Cuti Hamil, Abu Doto Perhatikan Hak Kaum Perempuan

Menurutnya dengan adanya cuti hamil dan cuti setelah melahirkan terutama bagi kaum perempuan yang berstatus Pegawai Negeri selama enam bulan dapat menurunkan angka stuting (tinggi badan terhadap umur dibawah rata- rata), selain itu juga meningkatkan intelegensi bagi anak.

"Yang paling bagus lagi dalam aturan ini juga mengatur cuti bagi suami yang PNS, maupun honorer atau kontrak baik satu minggu sebelum dan sesudah melahirkan. Inikan bagus sekali peraturan ini karena ini mewujudkan suami yang siaga," kata Istri Bupati Aceh Barat itu.

Cuti kerja bagi kaum laki- laki, sebut Herliyani, bukan hanya menjadikan suami siaga terhadap istrinya saat hendak melahirkan, namun juga mendekatkan hubungan emosional bagi sang ayah dengan anaknya.

"Saya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga dapat segera merealisasi peraturan tersebut dengan membangun pojok lactasi atau ruang menyusui di kantor- kantor pemerintahan, sehingga enam bulan pasca cuti, si ibu tetap dapat memberikan asi bagi anaknya selama masa asi masih ada," harapnya.

Dirinya juga mengkritik pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Wilayah Aceh Makmur Ibrahim. Pasalnya kata Herliyani, Makmur Ibrahim hanya melihat kondisi dari si ibu, tapi tak melihat kondisi dari si anak. Padahal dengan cuti hamil selama enam bulan yang diatur dalam pergub itu memberi keseimbangan serta masa depan bagi generasi Aceh kedepan.

"Saya berharap pergub ini dapat didukung semua pihak yang ada di Aceh, karena peraturan yang dinilainya positif bukan hanya memperhatikan hak kaum perempuan semata, namun juga hak bagi sianak," harapnya.

Komentar

Loading...