Unduh Aplikasi

Ketua PDIP Banda Aceh Akui Ketua PDIP Aceh Ditunjuk DPP

Ketua PDIP Banda Aceh Akui Ketua PDIP Aceh Ditunjuk DPP
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Banda Aceh, Teuku Mahfud mengakui bahwa Ketua PDIP Aceh hanya ditunjukkan oleh DPP PDIP, bukan dipilih saat Konferda V di Anjung Mon Mata, 3 Agustus 2019 lalu.

Hal itu disampaikan saat Teuku Mahfud saat menjadi saksi yang dihadirkan tergugat 3 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Rabu (1/7).

Selaku penggugat, Imran Mahfudi mengatakan, pengakuan Teuku Mahfud tersebut disampaikan ketika menjawab pertanyaan penggugat terkait penentuan pimpinan PDIP Aceh.

"Ketika ditanyakan siapa yang menentukan Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD PDIP Aceh. Mahfud menjawab DPP Partai yang menentukan," kata Imran Mahfudi dalam keterangannya kepada AJNN, Rabu (1/7).

Baca: Imran Mahfudi Keberatan Megawati Tandatangani Surat Kuasa Mahkamah Partai PDIP

Imran Mahfudi menyatakan, sesuai keterangan saksi Teuku Mahfud serta alat-alat bukti lain yang telah diajukan, telah terang benderang bahwa pelaksanaan Konferda V PDIP Aceh tidak sesuai dengan pasal 72 Anggaran Dasar Partai.

"Dimana sesuai ketentuan pasal 72 ayat (3) yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Konferda adalah membentuk DPD Partai," ujar pria yang akrab disapa Boim itu.

Boim menuturkan, sidang lanjutan terhadap perkara ini akan dilaksanakan pada 6 Juli 2020 dengan agenda penyampaian kesimpulan dari para pihak.

Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan Imran Mahfudi, resmi mendaftarkan gugatan sengketa internal partai terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Mahkamah Partai PDI Perjuangan dan DPD PDIP Prov Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selasa 11 Februari 2019 lalu.

Gugatan tersebut telah teregister dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN-BNA.

Imran Mahfudi mengatakan persoalan yang menjadi alasan diajukannya gugatan ke pengadillan adalah terkait masalah pelaksanaan konferda V PDI Perjuangan Aceh pada Agustus tahun lalu.

Pasalnya salah satu kewenangan konferda adalah membentuk kepengurusan partai, namun yang terjadi, DPP partai langsung menunjuk Muslahuddin Daud sebagai Ketua PDI Perjuangan Aceh tanpa proses pemilihan atau musyawarah mufakat dengan peserta konferda.

Komentar

Loading...