Unduh Aplikasi

Ketua PC Ansor Banda Aceh: WN Jangan Hanya Milik Satu Parpol

Ketua PC Ansor Banda Aceh: WN Jangan Hanya Milik Satu Parpol
Foto: Detik

BANDA ACEH - Ketua PC Ansor Kota Banda Aceh, Azwar AG menyebut keberadaan lembaga Wali Nanggroe sebenarnya sangat penting bagi Aceh, namun peran dan fungsinya saat ini harus lebih diperjelas.

"Diperjelas dalam artian bukan hanya menyangkut persoalan-persoalan adat budaya di masyarakat. karena di Aceh sudah ada lembaga yang mengurus persoalan adat seperti MAA maupun Dinas Kebudayaan. WN harus menjadi salah satu lembaga pemersatu pasca konflik Aceh, baik itu pemersatu secara horinzontal antara pelaku dan korban konflik den secara vertikal antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, artinya harus membangun komunikasi yang baik untuk mewujudkan perdamaian Aceh yang berkelanjutan dan demokrasi yang bermakna di Aceh," katanya.

Menurutnya, peran Wali Nanggroe saat ini tidak strategis terhadap persoalan-persoalan Aceh, hanya menyambut tamu-tamu yang datang ke Aceh kemudian dipeusijuek. Manfaat Wali Nanggroe saat ini belum dirasakan oleh rakyat Aceh

"Diakui atau tidak WN saat ini lebih kepada keterwakilan kelompok-kelompok tertentu, partai politik tertentu, hanya kepentingan mereka semata. dijadikan WN sebagai alat serta marketing politik salah satu partai di Aceh," sebutnya.

Seharusnya kata Azwar, Wali Nanggroe mewakili seluruh rakyat Aceh secara politik dan bisa menjadi panutan semua petinggi-petinggi partai politik di Aceh. tidak hanya pada satu parpol saja. Kemudian WN harus diterima oleh semua elemen masyarakat Aceh.

"Ini kan terjadi ketika awal-awal pengukuhan WN, terjadi perdebatan di mana-mana. bahkan masyarakat di wilayah tengah tenggara dan barat selatan ada yang tidak setuju dengan keberadaan WN itu sendiri. saya melihat ada sebuah paksaan di DPR saat itu, awal awal Qanun Nomor 8 tahun 2012 itu hampir sebahagian kriteria Wali Nanggroe diadopsi dari Qanun Al-Asyi Meukuta Alam dan ini saat tidak mungkin untuk kondisi masyarakat Aceh hari ini dan keulamaannya hari ini juga tidak seperti dalam qanun Al-Asyi itu," katanya.

Kemudian kata dia, dalam Qanun Nomor 9 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe pun tidak disebutkan kriteria secara gamblang.

"Kalau kita melihat kriteria WN seperti berakhlak mulia, tidak zalim. Tidak zalim ini seperti apa sebenarnya, ini harus dijelaskan oleh DPRA, bagaimana mengukur zalim tidaknya seseorang . Kemudian alim arif dan bijakasana, kita juga tidak tahu tingkat alim yang bagaimana yang harus dimiliki seorang Wali Nanggroe,"katanya.

Dia berharap WN bukan hanya pemimpin adat tetapi Wali Nanggroe bisa menjadi pemimpin spritual dan pemimpin politik Aceh. WN juga harus orang yang paham agama. Artinya WN harus bisa mengaji dan ini harus di tes di depan publik, WN juga harus bisa tampil di ruang-ruang agama seperti bisa khutbah atau menjadi penceramah hari-besar Islam. Kemudian WN harus menjadi pimpinan politik, sebagai penasehat poltik Pemerintah Aceh dan harus dijadikan sebagai referensi politik, keputusan-keputusan politiknya didengar

"Tetapi sebaliknya hari ini ketika WN diangkat itu tidak dites mengaji dengan alasan kehormataan, dan ini sangat lucu, kemudian tampil di tengah publik politik juga tidak malah dia hanya menjadi marketing partai tertentu, tampil di publik agama seperti khutbah juga tidak ada," katanya.

Menurut Azwar, Wali Nanggroe itu tidak harus dari orang yang pernah terlibat dalam perjuangan dan perdamaian Aceh, tetapi WN harus paham kehidupan sosial masyarakat Aceh ketika perang itu bagaimana kemudian harus paham bagaimana perjuangan merebut perdamaian dan juga harus paham apa yang dilakukan untuk mengisi Aceh ini pasca damai.

Komentar

Loading...