Unduh Aplikasi

Ketua MiSPI: Isi Bab Poligami Tak Istimewa, Semua Sudah Diatur UU Perkawinan

Ketua MiSPI: Isi Bab Poligami Tak Istimewa, Semua Sudah Diatur UU Perkawinan
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Ketua Mitra Sejati Kerja Perempuan Indonesia (MiSPI), Syarifah Rahmatillah menilai rancangan qanun (Raqan) hukum keluarga khususnya tentang poligami yang sedang digodok DPRA tidak terlalu istimewa, karena semuanya sudah diatur dalam Undang-undang 1 tahun 1974 tentang perwakinan.

"Isinya sama dengan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perwakinan, dan sama juga seperti yang ada dalam quran," kata Syarifah kepada wartawan usai mengisi materi diskusi publik di UIN Ar Raniry Banda Aceh, Rabu (10/7).

Menurut Syarifah, isi dalam rancangan qanun itu biasa saja dan tidak perlu dipikirkan. Kecuali memang ada hal yang sangat penting seperti juga mengatur tentang mahar dan pembatalan nikah terhadap suami tidak adil.

"Tidak ada yang luar biasa kali. Kecuali ada mahar gratis yang diberikan pemerintah Aceh, pembatalan nikah untuk suami yang tidak adil," ujarnya.

Tetapi, lanjut Syarifah, dari bacaannya isi-isi raqan tersebut hampir semuanya persis seperti pasal-pasal dalam UU 1 tahun 1974. Untuk itu masyarakat jangan panik ketika nantinya qanun ini keluar, dan jangan dikacaukan dengan informasi keliru.

"Kalau isinya harus ada izin istri. Kalau istri sakit, itu sama lah seperti UU 1 tahun 1974 Perwakinan," tuturnya.

Syarifah juga menanggapi alasan dewan karena banyaknya pernikahan siri. Ia melihat tidak selamanya yang menikah siri itu mau melakukan poligami.

Untuk itu dirinya berpendapat, bab poligami dalam raqan hukum keluarga itu sebaiknya dihilangkan saja kalau isinya sama dengan aturan yang sudah berlaku saat ini.

"Pendapat pribadi saya, tidak perlu ada bab poligami itu, kalau memang itu isinya, kecuali ada isi lain seperti yang saya sebutkan tadi," pungkas Syarifah.

Komentar

Loading...