Unduh Aplikasi

Ketua KIP Pidie: Pilkada Aceh 2022 Perintah Undang-undang

Ketua KIP Pidie: Pilkada Aceh 2022 Perintah Undang-undang
Ketua KIP Pidie Fuadi Yusuf. Foto : Ist

PIDIE -Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie menyikapi banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Pidie terkait kepastian pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh pada tahun 2022.

"Perlu saya sampaikan bahwa, dalam Undang-undang sudah sangat jelas mengatur tentang hal tersebut, UUD 1945 Pasal 18B ayat (1), Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang," kata Ketua KIP Fuadi Yusuf kepada AJNN, Minggu (8/11).

Khusus untuk Aceh, jelas Fuadi  ada Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), di mana pasal 65 ayat 1 disebutkan, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh masyarakat setiap 5tahun sekali melalui pemilihan yanh demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil. 

Selain UU Nomor 11 tahun 2006, diperkuat lagi dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2015 diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016, pada pasal 199, disebutkan ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggara pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yokyakarta, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri. 

"Kalau merujuk kepada UU diatas, jelas Aceh punya undang tersendiri yaitu UU Nomor 11 tahun 2006, DKI Jakarta dengan UU nomor 29 tahun 2007, Yokyakarta dengan UU nomor 13 tahun 2012 dan Papua dengan UU no 21 tahun 2001," ujarnya. 


"Kalau kita melihat lebih jauh di Qanun Aceh nomor 12 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota , Pasal 3 ayat (1) "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di Aceh," jelas Fuadi. 

Fuadi menambahkan, pasal 101 ayat (3) disebutkan, pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.

"Jadi secara regulasi sudah sangat jelas bahwa Pilkada Aceh selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2022," cetusnya. 

Sebagai penyelenggara, sambung Fuadi, KIP Pidie sudah melakukan kewajibannya setelah menerima surat pemberitahuan dari DPRK Pidie pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pidie periode 2017-2022.

Dengan berakhir masa jabatan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pidie periode 2017-2022 maka KIP Pidie diminta untuk segera mengusulkan rencana anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Pidie dan persiapan lainnya dalam upaya pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Pidie tahun 2022.

"Untuk usulan rencana anggaran sudah kita serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie, dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Anggran Pilkada sebagaimana diamanahkan dalam UU nomor 11 tahun 2006," papar Fuadi. 

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...