Diperiksa DKPP

Ketua KIP Aceh: Tidak Ada Yang Dirugikan Terkait Penundaan Tahapan Pilkada Aceh

Ketua KIP Aceh: Tidak Ada Yang Dirugikan Terkait Penundaan Tahapan Pilkada Aceh
Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri. Foto: AJNN/Indra Wijaya.

BANDA ACEH - Dewan Kehomatan Penyelengara Pemilu (DKPP) pada Senin (25/10/2021) kemarin memeriksa Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Pemeriksaan itu dilakukan atas laporan Nasran AB dan kuasa hukumnya dengan nomor perkara 169/PKE-DKPP/X/2021.

Dalam laporannya, Nasran AB merasa dirugikan akibat tindakan yang tidak profesional dengan mengeluarkan Keputusan KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022.

Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri membenarkan adanya surat pemanggilan oleh DKPP terkait pemeriksaan ia dan anggota KIP Aceh lainnya.

"Benar kita dipanggil DKPP. Pemanggilan itu terkait penetapan dan penundaan tahapan Pilkada Aceh tahun 2022," kata Samsul saat dikonfirmasi AJNN, Selasa (26/10/2021).

Menurut Samsul, saat mengeluarkan kebijakan penundaan Pilkada itu, apa yang dilakukan oleh KIP Aceh sudah benar.

"Apa yang kita lakukan sudah benar, tapi kalau menurut orang lain itu tidak benar, kita juga tidak tahu," ujar Samsul.

Isi laporan ke DKPP oleh Nasran AB menurut Samsul Bahri karena yang bersangkutan merasa dirugikan terhadap penundaan tahapan pilkada tersebut. Sebab Nasran hendak maju menjadi bakal Calon Bupati (Cabup) Aceh Singkil 2022-2026.

"Menurut kami tidak ada yang dirugikan, karena beliau belum mendaftar jadi Cabup dan cawabup Aceh Singkil. Dia tidak boleh mengatakan bahwa dia calon Bupati," pungkas Samsul Bahri.

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini