Unduh Aplikasi

Ketua Fraksi PA: Mendagri Lakukan Pembohongan Publik

Ketua Fraksi PA: Mendagri Lakukan Pembohongan Publik
Iskandar Usman Al-Farlaky dan Tjahjo Kumolo. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Usman Al-Farlaky, menuding Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah melakukan pembohongan publik karena mengaku pernah berkonsultasi dengan DPRA terkait Undang-undang Pemilu.

Sebelumnya, dalam sidang permohonan judicial review Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan dua anggota DPRA yaitu Kautsar dan Samsul Bahri alias Tiyong, Senin (25/9) di Mahkamah Konstitusi (MK), Tjahjo Kumolo mengaku sudah berkonsultasi dengan Aceh terkait dengan perubahan dua pasal Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

"Apa yang disampaikan Mendagri Tahjo Kumolo usai sidang di MK terkait gugatan Kautsar dan Tiong itu tidak benar sama sekali," kata Iskandar jumpa pers di ruang kerjanya, Selasa (26/9).

Menurutnya dalam UUPA disebutkan konsultasi adalah pertemuan dengan DPRA, bukan gubernur atau dengan oknum tertentu secara perseorangan. Pasalnya secara kelembagaan, hingga kini DPRA tidak pernah dikonsultasi atau mengeluarkan surat secara administratif menyetujui UU Nomor 7 tahun 2017 yang mencabut 2 pasal UUPA.

"Apabila Pemerintah Pusat dan DPR RI pernah bertemu dengan salah satu anggota DPRA atau dengan Gubernur Aceh, sehingga dipahami itu konsultasi, maka saya tegaskan itu sangat keliru,

Tak hanya itu, Iskandar meminta Mendagri untuk menunjukkan bukti pernah konsultasi dengan DPRA. Misalnya notulensi rapat, absensi rapat, bukti fisik lainnya atau surat secara administratif, seperti siapa pimpinan DPRA yang meneken surat tersebut beserta nomor suratnya atau dalam bentuk dokumentasi lain.

"Ketika awal proses rencana UU ini digodok oleh Panitia Kerja (Panja) DPR RI yang diketuai oleh Lukman Edi, kami dari Komisi I DPRA sudah menjumpai panja tersebut di gedung Nusantara," ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, pihaknya menyampaikan agar lembaga pengawas pemilu di Aceh adalah satu badan saja yaitu badan pengawas pemilih, hal itu dinilai penting untuk menghemat anggaran baik dari APBA maupun sharing APBN. Namun mereka menawarkan rekrutmen tetap menggunakan UUPA oleh Komisi I DPRA dan DPR kabupaten/kota.

"Artinya yang kami sampaikan harus memperkuat bukan untuk dicabut, kami lakukan untuk mengawal," ujar Iskandar.

Komentar

Loading...