Unduh Aplikasi

Ketua DPRK Minta Aparat Hukum Tindak Lanjuti Kasus Proyek IPAL RSU Meuraxa

Ketua DPRK Minta Aparat Hukum Tindak Lanjuti Kasus Proyek IPAL RSU Meuraxa
Ketua DPRK Banda Aceh, Arif Fadillah

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Arif Fadillah meminta aparat hukum menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh atas pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Kota Banda Aceh, tahun 2017 lalu.

"Kita minta aparat hukum untuk menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut untuk diproses sebagaimana seharusnya dengan tuntas jika ini menjawab keadilan publik," katanya.

Baca: Selain Lebih Bayar, Proyek IPAL RSU Meuraxa Disubkontrakkan Tanpa Persetujuan PPTK

 Selanjutnya, Arif menekankan agar kedepannya jangan sampai berulang hal yang sama.

"Kita ingin anggaran APBK ini memiliki maanfaat, tepat sasaran, dan berdaya guna untuk masyarakat," katanya kepada AJNN, Jumat (23/8)

Diberitakan Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh, menemukan adanya kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Kota Banda Aceh, tahun 2017 lalu.

Baca: Kasus Proyek IPAL RSU Meuraxa, Riad Horem: Mengalihkan Pekerjaan Dilarang

Selain itu, PT ZA diketahui mensubkontrakkan item pekerjaan utama pada kontrak yaitu pekerjaan IPAL Unit terpasang yang ditawarkan sebesar Rp 3, 256 miliar, kepada PT RHI tanpa sepengetahuan Pengguna Anggaran dan PPTK, sehingga tidak dapat izin tertulis.

Sementara berdasarkan pemeriksaan dokumen pelelangan yang dilakukan BPK, diketahui bahwa dalam Lembar Daftar Pemilihan( LDP) tidak terdapat daftar pekerjaan yang dapat dialihkan dan PT ZA tidak mencantumkan daftar pekerjaan yang akan dialihkan dalam dokumen penawaran.

Komentar

Loading...