Unduh Aplikasi

Ketua DPRK Aceh Barat: Saya Tidak Ikut Studi Banding

Ketua DPRK Aceh Barat: Saya Tidak Ikut Studi Banding
Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

ACEH BARAT - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ramli SE, membantah ikut studi banding bersama 24 anggota DPRK lainnya, yang dilaksanakan sejak 23 Juli lalu.

"Saya tidak ikut dalam kegiatan studi banding itu," kata Ramli kepada AJNN, Sabtu (27/7).

Menurutnya untuk kegiatan di Jakarta, bukan bersifat studi banding, namun mendatangi Kementerian Kesehatan guna mengurus administrasi kelengkapan kelas rumah sakit yang direkomendasikan turun kelas oleh Kemenkes dari hasil evaluasi yang dilakukan kementrian itu.

"Saya tidak ikut studi banding seperti yang diberita itu. Cuma saya ke Jakarta, dan saya pergi bersama Dr. Furqan Direktur Rumah Sakit CND, guna mengurus administrasi rumah sakit. Supaya tidak turun kelas, dan sekarang saya masih di Jakarta, memang rencananya mau pulang hari ini tapi tidak dapat pesawat," ungkap Ramli.

Ia menjelaskan sangat penting baginya untuk ikut membantu mengurus administrasi dan mempertanyakan permasalahan rekomendasi turun kelas  rumah sakit itu, agar  tipe rumah sakit itu tetap B, apalagi rumah sakit itu selama ini telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan sangat disayangkan jika kembali menjadi tipe C.

Baca: Di Akhir Masa Tugas, Seluruh Anggota DPRK Aceh Barat Lakukan Studi Banding

Bukan hanya itu, kini rumah sakit itu juga menjadi rujukan bagi sebagian rumah sakit di barat selatan Aceh.

"Kalau rumah sakit ini turun kelas, maka jika secara pelayanan nantinya tidak bisa lagi jadi rumah sakit rujukan, dan juga rumah sakit regional tidak dapat difungsikan. Jadi ini harus kami pertahanlan," ujarnya.

Dikatakan Ramli, dalam kepengurusan administrasi perbaikan rumah sakit tersebut, dari hasil evaluasi Kemenkes, rumah sakit itu tidak melengkapi administrasi seperti yang diminta. Sehingga ini menyebabkan Kemenkes mengeluarkan hasil review berupa rekomendasi turun kelas.

Contoh kelengkapan administrasi yang belum dipenuhi rumah sakit, kata dia, misalnya dokter sub spesialis  yang tidak didaftarkan, padahal sebagai syarat rumah sakit itu telah memiliki dokter sub spesialis.

"Kami misalnya ada dokter Ilum anam, dia kan sudah bisa dikatakan doketr sub spesialis. Tapi dalam administrasi tidak dimasukkan harusnya dimasukkan. Memang dengan kita masukkan dokter Ilum sebagai dokter sub spesialis honornya harus kita tambah, dari Rp 10 juta kita tambah Rp 5 juta lagi, namun itu tidak masalah," ungkap Ramli.

Agar rumah sakit itu tidak turun kelas, ia meminta kepada direktur rumah sakit agar dokter kontrak sebelumnya sudah diberhentikan untuk direkrut kembali agar jumlah tenaga dokter dirumah sakit itu mencukupi.

Bukan hanya itu, kata dia, untuk dokter spesialis yang sebelumnya dari rumah sakit yang dimutasi ke puskesmas juga diperintahkan agar kembali dilakukan penempatan di rumah sakit. Selain itu alat medis yang selama ini telah dibeli, juga telah diperintahkan untuk segera difungsikan.

"Apa yang sampaikan telah disanggupi oleh Direktur RSUCND tersebut, dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat mengingat pemenuhan administrasi agar tidak resmi turun kelas terjadi," ujarnya.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...