Unduh Aplikasi

Ketua DPRK Abdya: Proyek Multiyears Harus Dilanjutkan

Ketua DPRK Abdya: Proyek Multiyears Harus Dilanjutkan
Foto: Ist

BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, Nurdianto mengatakan proyek multiyears perlu dilanjutkan agar pembangunan infrastruktur jalan di daerah breuh sigupai itu terus berlanjut.

Menurut Nurdianto, jika proyek multiyears tersebut dilanjutkan, maka pembangunan ruas jalan yang menghubungkan dua kabupaten antara Abdya dengan Gayo Lues dapat diselesaikan tepat waktu.

"Terkait proyek multiyears, kita berharap agar dilanjutkan programnya mengingat proyek tersebut dapat menghubungkan dua kabupaten," kata Nurdianto kepada AJNN, Selasa (21/7).

Dirinya menuturkan, ketika jalan antar kabupaten itu selesai, jarak tempuh masyarakat baik dari Abdya ke Gayo Lues maupun sebaliknya, perjalanan hanya memakan waktu sekitar tiga jam.

Dampaknya, lanjut Nurdianto, ketika jalur alternatif tersebut aktif, dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dua kabupaten itu. Karena askesnya begitu mudah dan cepat.

"Jarak tempuh hanya beberapa jam saja dibandingkan dengan perjalanan normal memakan waktu cukup lama. Itu sangat mudah untuk mendongkrak perekonomian masyarakat kedua kabupaten," ujarnya.

"Karena itu, sama seperti kabupaten lainnya, kita berharap DPRA tidak membatalkan proyek multiyears tersebut," tutur politikus Partai Demokrat itu.

Seperti diketahui, Dewan perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menyepakati paripurna terkait rencana pembatalan proyek multiyears 2020-2022 dilaksanakan Rabu, 22 Juli 2020.

Kesepakatan tersebut disimpulkan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRA, di ruang Serbaguna gedung wakil rakyat Aceh itu, Senin (20/7).

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin menyampaikan, wacana pembatalan kegiatan tahun jamak itu harus dibawa ke dalam paripurna karena ia menilai proses penganggarannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Dimana, jika merujuk pada peraturannya, ada pelanggaran terhadap ketentuan perencanaan penganggaran, termasuk tidak ada persetujuan bersama atau tidak ada kesepakatan dalam KUA-PPAS 2020.

"Ada pelanggaran perencanaan penganggaran terkait proyek multiyears itu. Proses penganggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum," pungkas Dahlan.

HUT Pijay

Komentar

Loading...