Unduh Aplikasi

Ketua DPRA: SOP Seharusnya Diserahkan Sebelum KUA-PPAS

Ketua DPRA: SOP Seharusnya Diserahkan Sebelum KUA-PPAS
Ketua DPRA Tgk Muharuddin. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk Muharuddin mengatakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Tim Anggaran Penerintah Aceh (TAPA) akan berdampak pada banyaknya usulan masyarakat yang tidak tertampung. Pasalnya SOP tersebut sudah terlambat diserahkan kepada legislatif.

Kata Tgk Muharuddin, jika SOP ini dijadikan barometer pembahasan APBA 2018, maka dapat dipastikan sangat banyak aspirasi rakyat yang tidak tertampung, apalagi SOP sudah terlambat diberikan. Seharusnya, SOP diberikan sebelum Kebijakan Umum Anggaran dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) diserahkan dulunya

"Jika SOP ini dipakai sebagai barometer pembahasan, tentu banyak usulan masyarakat melalui DPRA atau SKPA banyak yang tidak tertampung, aneh, harusnya SOP diberikan jauh sebelum diserahkan KUA PPAS," kata Muharuddin kepada wartawan, Rabu (17/1).

Menurut Muharuddin, jika SOP diserahkan kepada DPRA diawal, sebelum KUA-PPAS maka masyarakat sudah mengetahui yang mana kegiatan bisa diusulkan dan tidak, sehingga mereka bisa menyesuaikannya.

Baca: Jenis-jenis Kegiatan Tidak Diperbolehkan dalam APBA 2018

"Tapi anehnya SOP lahir belakangan setelah usulan masyarakat dimasukkan baru ada muncul SOP," ujarnya.

Muharuddin menuturkan, jika tetap dipaksakan maka banyak meunasah, masjid, dayah, balai pengajian, normalisasi dan kelompok ekonomi masyarakat tidak bisa ditempuh melalui anggaran 2018. Ia berjanji akan membahas bersama, karena hal ini menjadi beban bagi DPRA.

"Ini menjadi beban bagi DPR Aceh dan ini akan kami musyawarahkan dengan Ketua Fraksi dan para SKPA," jelasnya.

Komentar

Loading...