Unduh Aplikasi

Ketua DPRA: Pilkada Aceh akan Digelar 2022

Ketua DPRA: Pilkada Aceh akan Digelar 2022
Rakor tahapan dan penganggaran pilkada serentak Aceh 2022, di Ruang Badan Musyawarah DPRA, Senin (14/12).Foto: AJNN/Indra Wijaya

BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin menegaskan kalau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh tetap 2022 sesuai dengan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006.

"Kita tegaskan Pilkada akan dilaksanakan tahun 2022," kata Dahlan saat Rakor Tahapan dan Penganggaran Pilkada Serentak di Ruang Badan Musyawarah, DPRA, Senin (14/12).

Ia mengatakan, baik dari Pemerintah Aceh, DPRA, KIP Aceh, dan Panwaslih sudah sepakat melaksanakan Pilkada 2022. Tinggal teknis saja yang harus dibahas.

"Teknisnya saja yang harus kita bahas bersama-sama, bagaimana memaksimalkan suksesnya Pilkada 2022 ini," tegasnya.

Ia menyarankan, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai penyelenggara Pilkada agar segera menggelar pleno terkait jadwal Pilkada 2022. 

Sebab, pleno jadwal Pilkada itu sudah menjadi dasar. Secara regulasi, setelah DPRA mengeluarkan surat tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur Aceh, maka sudah menjadi tugas KIP untuk jadwal Pilkada.

"Kita minta berdasarkan hasil pleno KIP Aceh, ini jadwal tahapan. Apakah dalam bentuk surat hasil pleno atau dalam bentuk peraturan KIP Aceh," ungkap Dahlan.

Sementara itu, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Samsul Bahru mengajak perwakilan dari Pemerintah Aceh dan DPRA untuk bertemu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bahas Pilkada Aceh 2022.

Baca: Asisten I Setda Aceh: Anggaran Pilkada 2022 Tidak Ada Persoalan

Ia mengatakan, dalam minggu ini pihaknya dijadwalkan bertemu dengan KPU RI untuk berkoordinasi terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh serentak pada 2022 mendatang.

"Kita mengajak perwakilan dari Pemerintah Aceh dan DPRA untuk ikut kami bertemu KPU RI," kata Samsul.

Sebab kata Samsul, jika ada perwakilan dari Pemerintah Aceh dan DPRA, pertemuan dengan KPU RI lebih kuat.

"Sebaiknya bersama-sama kita berkoordinasi dengan KPU RI dan dapat kita dengar bersama pula," ujarnya.

Jika nantinya dari Pemerintah Aceh dan DPRA tidak dapat ikut dalam koordinasi itu, Samsul menegaskan KIP Aceh akan tetap bertemu dengan KPU RI.

"Itu sudah kewajiban kami dalam UU untuk melakukan koordinasi. Setelah kita melakukan koordinasi, kita akan menyampaikan tahapan Pilkada 2022 nanti," pungkasnya.

Asisten I Sekretaris Daerah, M. Jafar mengatakan, Pemerintah Aceh mendukung Pilkada 2022 jika proses pelaksanaan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan.

"Pemerintah Aceh mendukung pelaksanaan Pilkada 2022. Komitmen penganggaran juga tidak menjadi persoalan," pungkasnya. 

|INDRA WIJAYA

Komentar

Loading...