Unduh Aplikasi

Ketua DPRA: Pengesahan APBA 2017 Tak Mungkin Dipaksakan Bulan ini

Ketua DPRA: Pengesahan APBA 2017 Tak Mungkin Dipaksakan Bulan ini
Ketua DPRA saat menerima KUA-PPAS

BANDA ACEH - Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh 2017 terancam molor. Seharusnya pembahasan anggaran sudah dilakukan DPRA, namun eksekutif baru menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kemarin, Rabu (28/12).

Dari hasil rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), pembahasan anggaran akan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 7 Januari 2017 dilakukan pengesahan, dapat dipastikan pengesahan APBA 2017 kembali molor.

"Kalau melihat mekanisme atau tahapan pembahasan itu sendiri dengan sisa waktu yang kita miliki saat ini tidak mungkin kita paksakan pengesahannya di 31 Desember," kata Ketua DPRA, Tgk Muharuddin saat dikonfirmasi AJNN, Rabu (28/12).

Sementara wakil Ketua II DPRA Teuku Irwan Djohan mengatakan sebenarnya harapan DPRA pembahasan atau Penetapan APBA 2017 tidak terlambat lagi. Tapi ternyata setiap tahun kendalanya berbeda-beda.

"Tahun 2017 yang kita harapkan tepat waktu ternyata ada kendala lagi dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 yang mewujudkan seluruh pemerintah daerah termasuk Pemerintah Aceh untuk menyediakan kembali dinas-dinas atau SOTK," kata Irwan Djohan

Irwan menjelaskan pada akhirnya DPRA menyelesaikan dulu qanun SOTK, kemudian KUA-PPAS yang sudah diserahkan pada bulan Juli 2016 di tarik kembali karena tidak sesuai dengan SOTK.

"Sekarang Sudah ada SOTK yang baru maka KUA-PPAS yang sudah disempurnakan baru diserahkan hari ini," ujarnya.

Menurut Irwan Djohan, KUA-PPAS yang baru saja diserahkan kembali oleh eksekutif tersebut akan sulit disahkan tepat waktu.

"Rasa-rasanya untuk dilakukan ketok palu pada 31 Desember itu sudah sangat tidak masuk akal," ujarnya

Irwan menambahkan, TAPA mengusulkan pengesahan pada Tanggal 7 januari 2017. Namun Penetapan itu akan terbaru-buru karena hanya tersisa waktu sepuluh hari dengan jumlah APBA mencapai 14 triliun lebih.

Komentar

Loading...