Unduh Aplikasi

TIM PANSEL SKPA PENGURUS PARPOL

Ketua DPRA: Pemerintah Aceh Harus Laksanakan Masukan KASN

Ketua DPRA: Pemerintah Aceh Harus Laksanakan Masukan KASN
Ketua DPRA Tgk Muharuddin. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk Muharuddin mendesak Pemerintah Aceh untuk menanggapi pernyataan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofyan Effendi. Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah harus segera menindaklanjuti masukan dari KASN untuk mengganti tiga orang Tim Panitia Seleksi (Pansel) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Aceh atau Kepala SKPA yang merupakan pengurus partai politik.

“Sebagai negara hukum, Pemerintah Aceh harus menjadikan hukum sebagai panglima, artinya Pemerintah Aceh harus menegakkan aturan hukum dalam proses seleksi eselon 2, termasuk tim pansel yang tidak sesuai aturan harus segera diganti agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari," kata Tgk Muharuddin kepada AJNN, Selasa (16/1).

Baca: Tim Pansel Pengurus Parpol, KASN Surati Pemerintah Aceh

Menurut politisi Partai Aceh ini, anggaran yang digunakan untuk proses seleksi eselon 2 ini mencapai miliar rupiah. Jangan sampai dana rakyat yang begitu besar dipakai tidak menghasilkan apapun ketika KASN tidak akan merekomendasikan hasil seleksi oleh tim pansel tersebut.

"Jika tim pansel yang merupakan pengurus parpol tidak diganti, maka KASN tidak akan merekomendasikan hasil seleksi oleh tim pansel, maka dana yang dihabiskan untuk proses seleksi pansel menjadi sia-sia atau tidak bermanfaat, padahal sudah tahu dari awal tim panselnya bermasalah," ungkapnya.

Selain itu, ia menduga akan timbul masalah hukum dikemudian hari apabila pemerintah tidak mengambil sikap terhadap tim pansel tersebut. Pasalnya, bagi mereka yang merasa dirugikan dari proses seleksi ini akan menggunakan cela untuk melakukan perlawanan berupa gugatan hukum ke PTUN maupun ke KASN.

Baca: T Setia Budi Dewan Penasehat Pusat PNA

"Kalau ini terjadi, bukan saja akan mengganggu pelayanan publik tapi juga akan merusak citra Pemerintah Aceh di mata publik. Jadi agar tidak merugikan dana, waktu dan proses ini bisa cepat selesai, maka Pemerintah Aceh harus segera menindaklanjuti keputusan dari KASN untuk mengganti tiga orang tim pansel tersebut," ujarnya.

Komentar

Loading...